REPUBLIKA.CO.ID, FASAYEL -- Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh menegaskan Lembah Jordan dan Laut Mati Utara adalah bagian dan bingkisan geografi rakyat Palestina. Hal itu dikatakannya saat pertemuan mingguan Pemerintah Palestina, Senin (16/9), di Desa Fasayel, Lembah Jordan.
Oleh karena itu dia menegaskan, pencaplokan kedua wilayah tersebut ke dalam Israel batal dan tidak sah. Ketika berbicara pada awal pertemuan, kabinet memutuskan untuk mengadakan sidang di Lembah Jordan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan bahwa ia bermaksud mencaploknya setelah ia menang dalam pemilihan umum.
"Pemerintah mengadakan pertemuan hari ini di Lembah Jordan bukan untuk mengutuk atau mencela, tapi untuk hadir di kalangan rakyat kita, guna memperkuat keuletan mereka dalam masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan ternak, pembangunan tangki air, dan perbaikan kolam Roma, yang akan mengairi lebih dari 3.500 dunum wilayah Fasayel," katanya.
"Daerah semua lembah Palestina ialah 1.622 kilometer persegi dan merupakan 28 persen daerah Tepi Barat Sungai Jordan," kata Shtayyeh, sebagaimana dikutip Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA.
"Pembicaraan mengenai pencaplokan Lembah Jordan batal. Palestina ada di sini sebelum pemukim (Yahudi) dan pemukim berada di sini secara tidak sah. Pembicaraan mengenai pencaplokan Lembah Jordan batal dan tidak sah dan dikutuk oleh semua pihak. Itu dimaksudkan untuk meraih suara dalam pemilihan umum."
Perdana Menteri Palestina tersebut mengatakan pemerintahnya akan memperkarakan Israel di pengadilan internasional karena mengeksploitasi tanah Palestina di Lembah Jordan. Dia menjelaskan bahwa Israel telah menanam modal di Lembah Jordan dan telah menanam lebih dari satu juta pohon palem di tanah Palestina sejak pendudukannya pada 1967 sampai sekarang.
"Kami akan melanjutkan perjuangan ini melawan pendudukan di lapangan dan di berbagai forum internasional," katanya.
"Lembah Jordan adalah bagian utama lahan Palestina," katanya. "Itu adalah bagian dari negara Palestina yang sebangun dan menyatu. Pemerintah akan mengambil keputusan yang mendukung keteguhan rakyat kita di sini."
Ikuti Whatsapp Channel Republika