Kamis 19 Sep 2019 11:45 WIB

Pakistan Sisihkan Opsi Pembicaraan dengan India Soal Kashmir

Pembicaraan dapat dilakukan jika India memulihkan status Kashmir yang telah dicabut.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.
Foto: EPA-EFE/Thomas Peter
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyisihkan opsi pembicaraan dengan India terkait isu Jammu-Kashmir. Dia mengatakan pembicaraan hanya dapat dilakukan jika India memulihkan status terhadap Kashmir yang telah dicabut.

"India telah diduduki oleh para ekstremis dan kelas rasialis Hindu yang menyebarkan kebencian terhadap Muslim," kata Khan saat berpidato dalam acara peresmian perbatasan Torkham antara Pakistan dan Afghanistan pada Rabu (18/9), dikutip laman Anadolu Agency.

Baca Juga

Dia mengungkapkan akan mengangkat isu Kashmir saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Pada kesempatan itu, Khan juga berjanji akan membeberkan tindakan kekerasan yang telah dilakukan India. Menurut informasi Kementerian Luar Negeri Pakistan, Khan akan berpidato di sidang Majelis Umum pada 27 September mendatang.

Khan mengatakan apa yang dilakukan India terhadap wilayah Jammu-Kashmir telah membiakkan dan menyuburkan ekstremisme. "Saya ingin memberitahu India kekejaman pasukan Anda di Kashmir mendorong para pemuda menuju ekstremisme. Mereka (pemuda) akan berjuang melawan kebrutalan ini, karena mereka lebih memilih kematian yang terhormat dibanding kehidupan dengan penghinaan,” ujarnya.

Dia memperingatkan Perdana Menteri India Narendra Modi keputusan dan tindakannya tidak hanya menargetkan warga Kashmir, tapi juga meningkatkan rasa isolasi dan tidak aman di antara 200 juta Muslim di negara tersebut. “Saya ingin meyakinkan kalian (warga Kashmir) kami tidak akan mengecewakan kalian. Saya akan mengambil sikap terhadap Kashmir, yang tidak pernah diambil (oleh pemerintahan mana pun) di masa lalu,” kata Khan.

Kashmir telah dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.

Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua per tiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement