REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Saat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berupaya di jalur diplomasi, warga Kashmir di wilayah Pakistan tampaknya tak sabar lagi. Mereka mengancam akan menyerbu perbatasan Kashmir India dan Kashmir Pakistan atau dikenal sebagai Line of Control (LoC).
"Kami semua menanti hasil PBB...untuk menanti apakah dunia bisa membantu kami. Jika tidak, kami akan menerobos perbatasan LoC," ujar Habib Urhman Afaqi, presiden partai politik Jamaat-e-Islami, di wilayah Kotli, dekat LoC.
Ia mengklaim, dengan bantuan media sosial, puluhan ribu orang akan segera berkumpul untuk melakukan aksi. Sejumlah orang di Kashmir Pakistan atau dikenal sebagai Azad Kashmir mengatakan, ada ribuan orang yang siap menyerbu LoC untuk membantu warga Kashmir India.
Kantor berita Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi kabar tersebut. "Kami mempersiapkan rasa emosional orang-orang dan secara bersama-sama kami akan siap berjuang pada 27 September," kata Afaqi. Namun, pada Kamis (26/9), Reuters menyebutkan tidak ada tanda-tanda pergerakan orang di Muzaffarabad, yaitu ibu kota Azad Kashmir yang jaraknya hanya sekitar 30 kilometer dari LoC.
Sementara itu, para pemimpin politik daerah mengatakan, mereka masih akan menanti hingga Khan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (27/9) di New York. Khan memang meminta warga Pakistan untuk tenang dan menahan diri, sementara ia akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Kashmir terbagi menjadi wilayah India dan Pakistan. LoC merupakan garis depan konflik dua Kashmir yang paling dimiliterisasi di dunia. Garis demarkasi tersebut menjadi batas yang disepakati dalam gencatan senjata yang dimediasi PBB.
Isu Kashmir kembali meletup ketika 5 Agustus lalu Pemerintah India mencabut status istimewa Negara Bagian Jammu dan Kashmir. Keesokan harinya, status negara bagian dicabut. Jammu dan Kashmir pun diturunkan statusnya menjadi union territory.
Pemerintah India juga melakukan penahanan massal, membatasi komunikasi di Kashmir, dan menerapkan jam malam di sejumlah wilayah. Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.
Tentara paramiliter India berjaga saat Muslim Kashmir menunaikan shalat Jumat di jalan di luar masjid setempat saat jam malam di Srinagar, India.
Sikap OKI
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi hak asasi manusia (HAM) di Jammu-Kashmir sejak status khusus wilayah tersebut dicabut India. Hal itu diungkapkan setelah kelompok kontak OKI melakukan pertemuan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (25/9).
"(OKI) menyatakan keprihatinan serius bahwa tindakan India bertujuan mengubah identitas dan komposisi demografis Jammu-Kashmir yang diduduki serta mengubahnya dari negara bagian mayoritas Muslim menjadi wilayah mayoritas Hindu," kata OKI, dikutip laman Anadolu Agency.
OKI menyambut pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 8 Agustus lalu yang menegaskan bahwa posisi PBB dalam masalah Kashmir diatur oleh Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan. "Menegaskan bahwa tindakan India tidak konsisten dengan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlaku, dan komitmen serius India sendiri untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan," kata OKI.
Kelompok kontak Jammu-Kashmir dibentuk pada 1994. Kelompok tersebut memiliki fungsi mengoordinasikan kebijakan OKI tentang perselisihan Jammu-Kashmir. Anggotanya adalah Turki, Azerbaijan, Niger, Pakistan, dan Arab Saudi. n kamran dikarma/reuters, ed: yeyen rostiyan
Ikuti Whatsapp Channel Republika