REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak istana kepresidenan mengonformasi bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan perwakilan mahasiswa se-Indonesia di Istana Merdeka batal dilakukan Jumat (27/9) ini. Padahal kemarin, Jokowi telah menyampaikan di depan media massa bahwa dirinya sudah menjadwalkan pertemuan dengan mahasiswa hari ini.
Konfirmasi mengenai urungnya pertemuan Jokowi dengan mahasiswa menyusul keputusan BEM Seluruh Indonesia yang menolak bila pertemuan dilakukan di istana. Mahasiswa pun mengajukan sejumlah syarat, termasuk pertemuan antara mereka dengan Presiden Jokowi dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan.
Lantas dengan batalnya pertemuan ini, apakah artinya Presiden Jokowi enggan memenuhi persyaratan yang diajukan mahasiswa? Menteri Sekretaris Negara Pratikno menampik anggapan bahwa Presiden Jokowi enggan memenuhi syarat yang diajukan mahasiswa. Ia berdalih, jadwal Presiden Jokowi memang padat pada Jumat (27/9) ini, hingga sore nanti. Pratikno menyebut bahwa pihak sekretariat presiden pun belum menjadwalkan pertemuan antara Jokowi dengan mahasiswa.
"Enggak, belum ada jadwal. Nanti ada beberapa pertemuan sore ini, tapi dengan BEM kelihatannya belum. Sore ini memang ada beberapa pertemuan. Presiden juga ada beberapa tamu. Jadi jadwalnya belum ditetapkan," jelas Pratikno di istana, Jumat (27/9).
Soal urungnya pertemuan meski Presiden sudah mengumumkan di media kemarin, Pratikno menilai bahwa rencana bisa saja berubah. Pertemuan tetap dijadwalkan, namun menurutnya bisa saja tertunda. "Ya namanya merencanakan, kan bisa saja tertunda," katanya.
Kemarin, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dia mengundang perwakilan mahasiswa untuk datang ke istana pada hari ini. Namun undangan presiden ini ditolak aliansi BEM SI, bila pertemuan dilakukan di Istana Negara.
"Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M Nurdiansyah, Dalam pernyataan resminya, Jumat (27/9).
Selain itu, Presiden diminta menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas. Nurdiansyah menegaskan, pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.
Dia menambahkan, sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seluruh aksi demonstrasi ini tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat.
"Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan jalur media. Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, melainkan tujuan kami adalah sikap tegas Bapak Presiden memenuhi tuntutan," jelas Nurdiansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika