REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan sistem pendukung DPR berupa Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian perlu diperkuat dan ditingkatkan profesionalitasnya. Langkah itu untuk meningkatkan kinerja DPR.

"Mereka adalah sistem pendukung. Kalau kelembagaannya sudah bagus, mau tidak mau anggota DPR juga akan ikut terbiasa dengan kerja-kerja lembaga yang profesional itu," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).

Anggota legislatif dari Aceh itu mengatakan salah satu yang perlu diperbaiki dari DPR adalah interna llembaga legislatif itu sendiri. Dia menilai selama ini pengawasan-pengawasan dalam rapat-rapat DPR tidak efektif.

Begitu juga aspirasi masyarakat dan aspirasi konstituen yang diserap anggota DPR ketika melakukan kunjungan ke daerah juga tidak semua bisa ditindaklanjuti. "Tugas dan fungsi DPR sebagai penyeimbang belum efektif. Kalau sistem pendukungnya tidak diperkuat, saya khawatir DPR periode 2019-2024 akan sama dengan DPR periode-periode sebelumnya," tuturnya.

Bila pengawasan dan tugas DPR sebagai penyeimbang bisa berjalan dengan baik, Nasir meyakini DPR bisa menghasilkan undang-undang dan peraturan yang baik, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. "Sehingga nanti tidak ada lagi undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi atau dipersoalkan oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, dan sebagainya," katanya.

Sebanyak 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD periode 2019-2024 mengikuti pelantikan yang diadakan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Pelantikan anggota DPR/DPD/MPR dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tamu undangan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika