REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem berharap tetap ada kubu oposisi untuk mengawasi pemerintah. Hal ini merespons kabar bergabungnya Partai Gerindra dan Demokrat ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami berharap tetap ada oposisi, ada partai politik yang sudah bergabung di dalam pemerintahan sehingga kemudian kontrolnya menjadi lebih baik," ujar Ketua Fraksi NasDem di DPR Ahmad Ali saat dihubungi, Ahad (13/10).

Menurutnya, jika partai oposisi bergabung ke dalam kabinet maka hal itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Sebab, pemerintah terlalu berpuas diri dengan kinerjanya jika tak ada yang mengawasi dan mengkritisi.

"Bisa jadi pemerintah nanti khilaf tidak ada yang mengontrolnya. Cenderung yang mengontrol itu kan orang yang di luar," ujar Ahmad.

"Harus dipikirkan juga keseimbangannya, keseimbangan antara partai politik di dalam dan di luar. Karena kan kekuasaan yang cenderung kuat mesti ada yang mengontrol," lanjutnya.

Kendati demikian, Partai Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal kabinet kepada Jokowi. Karena, ia mengatakan, hal tu merupakan hak prerogatif presiden dalam memilih sosok yang akan membantunya untuk lima tahun ke depan.

"Yang pantas melihat itu memilih menilai ya Pak Jokowi. Apapun keputusan Pak Jokowi siapa yang bergabung di dalam pasti Nasdem akan dukung," ujar Ahmad.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga sudah membuka peluang terhadap partai politik di luar koalisi Jokowi yang ingin bergabung. Mengingat, semangat PDIP adalah semangat gotong royong.

"PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikap kita membuka diri terhadap kerja sama itu," ujar Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah.

Ia mengatakan, di parlemen sendiri, sebenarnya kerja sama antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan parpol di luarnya sudah terjadi. Termasuk dalam penyusunan pimpinan DPR dan MPR.

"Tapi sekali lagi keputusan politiknya ada di tangan Pak Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Kita tunggu keputusan Jokowi," ujar Basarah.