Rabu 16 Oct 2019 18:10 WIB

Emil Sudah Ingatkan Bupati Indramayu tak Korupsi

Korupsi bisa menghambat investasi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Muhammad Hafil
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (kanan) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (kanan) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin dengan operasi tangkap tangan KPK yang menimpa Bupati Indramayu Supendi. Menurut Ridwan Kamil, pada saat pelantikan bupati, ia sudah mengingatkan Supendi agar menjadi pemimpin yang selalu menjauhi korupsi. 

“Pada saat pelantikan saya sudah ingatkan yang bersangkutan agar menjauhi godaan yang pastinya datang tiap hari. Karena jadi pemimpin itu berat,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil dalam rilis yang dikirim Humas Jabar, Rabu (16/10). 

Baca Juga

Emil melantik Supendi menjadi Bupati Indramayu pada 7 Februari 2019 menggantikan Anna Sophanah yang mengundurkan diri. Jabatan awal Supendi adalah wakil bupati. 

“Tadinya saya berharap pergantian bupati itu menuju ke arah yang lebih baik. Tapi belum genap satu tahun bupatinya sudah kena OTT, ini sangat memprihatinkan, kasihan warga Indramayu,” katanya.

Menurutnya, Pemprov Jabar sebenarnya memiliki rencana besar bagi Indramayu. Sebagai penyangga Segitiga Rebana, Kota Mangga memiliki fungsi sentral dalam investasi dan pengembangan kawasan. Namun dengan penangkapan oleh KPK dan menjadi pemberitaan media, setidaknya dapat menghambat investasi. Apalagi dalam hitungan hari Pemdaprov Jabar akan menggelar West Java Invesment Summit 2019. “Korupsi itu musuh investasi,” katanya.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Pemprov Jabar sudah melakukan berbagai upaya agar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga dapat tercipta di level kabupaten/kota. 

“Berbagai pakta integritas sudah kami bikin, inovasi –inovasi berbasis teknologi seperti e-Kinerja juga akan kami ketoktularkan dari provinsi ke kabupaten/kota. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini (kepala daerah kena OTT),” papar Emil.    

Namun, kata Emil, ia menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Emil pun, menyarankan agar Bupati Indramayu kooperatif dengan penyidik KPK sebagai lembaga tertinggi penjaga good clean government.

“Kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pesan saya agar yang bersangkutan koorperatif. Saya sendiri menunggu instruksi dari Kemendagri terkait status jabatannya masa mendatang. Sementara waktu, wakil bupati mengambil alih roda pemerintahan,” kata Emil.  

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement