jatimnow.com -- Aksi protes terhadap pemerintah dilakukan sejumlah emak-emak warga Dusun Menjangan Kalung, Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Senin (28/10/2019). Mereka protes lantaran jalan di dusun mereka, dianggap tidak pernah diperbaiki.
Emak-emak juga memprotes munculnya debu saat banyak truk bermuatan pasir melintas di jalan itu. Aksi protes itu mereka tuliskan pada poster hingga spanduk yang mereka membentangkan dalam aksinya di tepi jalan dusun.
"Tuntutan jangka pendeknya, kami meminta agar para penambang mencari solusi banyaknya debu saat truk melintas. Jangka panjangnya, kami minta pemerintah untuk memperbaiki jalan kami," kata koordinator aksi, Zulianik.
Dusun Menjangan Kalung bertempat agak jauh dari Balai Desa Slorok. Wilayah ini merupakan wilayah terdekat dengan penambangan pasir. Dalam rilisnya warga mengklaim, wilayahnya seperti menjadi anak tiri saat perbaikan jalan.
"Wilayah kami terletak sekitar tiga kilometer dan dekat dekat dengan tambang. Kalau kemarau jalanan berdebu, kalau musim hujan jalanan rusak dan tak bisa dilewati motor. Banyak tempat usaha, masjid, sekolahan juga terdampak. Tapi tidak ada penanganan dari pihak manapun," papar Zulianik.
Saat dikonfirmasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar membantah jika jalan di Dusun Menjangan Kalung tidak pernah diperbaiki. Pada 2018, Pemkab Blitar telah melakukan perbaikan, tapi hanya sepanjang satu kilometer.
"Tahun kemarin kan sudah ada, cuma yang rusak memang banyak (sepanjang) tiga kilometer. Kemarin akhir tahun ada (perbaikan) kurang lebih satu kilometer. Tahun ini juga ada anggarannya untuk perbaikan (di Menjangan Kalung), cuma memang tidak panjang," terang Kepala Bidang Jalan, Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Nanang Adi.
Nanang belum menjelaskan berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk perbaikan di Menjangan Kalung. Ia juga mengakui jika wilayah itu memang sering dilintasi kendaraan pengangkut pasir sehingga kontur jalan juga sering rusak. Bagi warga yang ingin jalannya diperbaiki untuk segera mengusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di masing-masing desa.