REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, mulai melakukan komunikasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk sinkronisasi data pangan nasional, khususnya perberasan. Ia menegaskan, data milik BPS harus diyakini oleh semua pihak dengan harmonisasi kebijakan antar lembaga pemerintah.
Syahrul mengatakan, Kementan memang memiliki data pertanian tersendiri dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh BPS. Namun, mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu juga tak ingin memaksakan kehendak mengenai data pertanian. Tujuannya agar ada kebijakan satu data yang memudahkan pekerjaan membereskan masalah produksi pangan di Indonesia.
"Saya yakin data BPS yang harus kita yakini. Oleh karena itu, saya pun tidak akan ngotot terhadap data yang saya miliki. Mentan tidak boleh pegang data lain," kata Syahrul usai menghadiri pengukuhan Profesor Riset Balitbangtan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/10).
Pihaknya mendorong semua pihak terkait dalam penyusunan data pertanian untuk tidak lagi menonjolkan ego sektoral. Sebab, masalah pertanian menyangkut ketersediaan pangan bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Sedikit perbedaan masalah data komoditas pertanian akan menimbulkan masalah besar bagi petani.
Ia berependapat bahwa metode penghitungan dengan Kerangka Sampel Area yang berdasarkan tangkapan citra satelit masih harus disinkronisasi. Bias data mesti dihindari jika pemerintah memang berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pangan nasional.
Siang ini, Selasa (29/10) pihaknya bakal bertemu dengan BPS untuk memulai koordinasi sinkronisasi pangan. Pada Rabu (30/10) besok, Syahrul berencana untuk bertemu dengan Kementerian Perdagangan demi memperkuat koordinasi sektor hilir pangan.
Mengingat, kata Syahrul, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan beras jelang pergantian tahun. "Saya satu, dua minggu ini lagi kerja keras untuk memastikan (pasokan beras) karena bisa dimaklumi kemarau kita cukup panas dimana-mana. Jadi kita harus lakukan pemetaan dengan citra satelit yang kuat," kata Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul mengatakan perbaikan data pertanian nasional mutlak harus ditempuh dengan pendekatan teknologi digita. Ia menuturkan, teknologi seperti artificial intelligence dan internet of things seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi produksi dan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.
"Pengendalian segalanya kami akan gunakan teknologi untuk mendeteksi kondisi lapangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika