REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan tak menutup kemungkinan partainya berkoalisi dengan PKS pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kendati demikian, Paloh tidak ingin terburu-buru.
"Kita tidak tahu itu kapan, tapi probability, kemungkinan, teori kemungkinan itu kan di mana aja. Tetapi semuanya harus didatangi dengan pikiran yang sehat dan niat yang baik," ujar Surya di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (30/10).
Namun saat ini, ia menilai, belum saatnya untuk membicarakan Pilkada 2020 dan Pilpres 2024. Sebab, yang terpenting saat ini adalah mengawasi dan mengkritisi kerja dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dewasa ini," ujar Surya.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai penyelemggaraan Pilkada 2020 dan Pilpres 2024 masih lama. Untuk itu, keduanya sepakat untuk mengeluarkan tiga kesepahaman untuk demokrasi yang lebih baik.
"InshaAllah tapi dalam perjalanan, itu (berkoalisi) dapat menjadi agenda yg bisa kita bicarakan bersama," ujar Sohibul.
Ia menegaskan, pertemuan antara Nasdem dan PKS hari ini adalah membangun kesepahaman terkait berbagai persoalan di Indonesia. PKS juga tetap membuka ruang komunikasi bagi semua partai yang ingin berkoalisi dalam Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.
"Nanti setelah ini tentu, kita akan komunikasi. Nah nanti dari momunikasi itulah mungkin ada peluang-peluang untuk kita bekerjasama, misalnya di Pilkada. Tapi, itu masih belum kita bicarakan hari ini," ujar Sohibul.
Pertemuan antara Nasdem dan PKS menghasilkan tiga kesepahaman. Pertama, kedua partai sepakat untuk saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS yang berjuang di luar pemerintahan.
Kedua, Nasdem dan PKS sepakat untuk senantiasa menjaga kedaulatan NKRI dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta, menjaga keluhuran akhlak dan keteladanan para elit sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terakhir, kedua partai menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis Indonesia adalah warisan sejarah kerja sama para pendiri bangsa. Baik dari kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama, dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika