REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi A DPRD DKI melalui anggotanya Agustina Hermanto mengingatkan agar Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI berhati-hati dalam memberikan data kepada publik. Hal itu terutama saat menggungah data anggaran agar tidak menghasilkan opini tak benar.

"Mohon untuk input info ke publik itu jangan main- main. Itu memang inputan untuk DPRD dan dibilang sementara, tapi begitu itu keluar di publik dan media lalu jadi viral itu bisa jadi liar," kata wanita yang lebih dikenal sebagai Tina Toon itu.

Tina mengatakan kesalahan Bappeda DKI yang tidak sengaja mengunggah data RKUA PPAS harusnya segera dikoreksi dengan memberi penjelasan kepada publik.

"Tolong dijelaskan sudah seperti ini (viral), dijelaskan ke publik kalau tahapan RKUA PPAS belum sampai detailnya (komponen). Detailnya belum dibahas," kata Tina.

Kesalahan Bappeda DKI yang dimaksud oleh Tina terjadi pada Selasa (29/10) dalam situs apbd.jakarta.go.id sempat terunggah satu dokumen rencana anggaran 2020 milik Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Rancangan anggaran itu viral di Twitter.  Salah satunya rencana anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp 82,5 miliar.

Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari situs resmi APBD DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Bappeda DKI juga mengakui terjadi kebocoran dalam sistemnya dan akan segera menyelesaikan masalah itu.

"Pertama saya sampaikan kami tidak pernah mengunggah kalau teman- teman media atau ada yang bisa menemukan alamatnya itu saya gak tau. Karena itu masalah ada barangkali ada sistem yang bocor dan juga mungkin bisa dimasukan kesana," kata Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika