REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan Kementerian Pertahanan akan mengalokasikan anggarannya untuk mengembangkan industri strategis dalam negeri, baik perusahaan BUMN maupun swasta. Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas terkait penyampaikan program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
"Nanti ada anggaran di departemen pertahanan yang tentu kita akan alokasikan sedapat mungkin kita berikan industri dalam negeri tidak hanya BUMN tapi terhadap swasta juga yang kita investigasi bahwa kemampuan swasta bagus kita akan berikan," jelas Trenggono.
Menurutnya, nantinya Kemenhan dapat bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, PT PAL, PT INTI, dan juga PT Len Industri. Selain itu, kata dia, pengembangan industri strategis tersebut harus mampu memperkuat sektor pertahanan siber, Artificial Inteligent, dan juga Internet of Things.
"Semaksimal mungkin kita akan push untuk industri dalam negeri. Saya kan diminta Presiden kenapa saya membantu Pak Prabowo di antaranya untuk mengembangkan industri dalam negeri," ucap dia.
Terkait instruksi Presiden agar dapat mengurangi impor alutsista, Trenggono mengaku masih melakukan pemetaan. Namun, menurutnya banyak industri dalam negeri yang memiliki kompetensi.
"Bahwa ada teknologi tinggi yg belum kita kuasai tidak apa-apa tapi dalam prosesnya kita harus belajar masa kita kalah," tambah dia.
Ia mengatakan, pengembangan industri dalam negeri penting dilakukan mengingat tantangan ke depan yang tak hanya mengenai persenjataan. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan berbagai tantangan lainnya seperti di bidang pertahanan siber, biologi, dan juga ketahanan pangan.
"Karena kepentingan asing di kita besar sekali untuk porak poranda, apa kepentingan asing di kita ya penguasaan ekonomi," kata Trenggono.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan dirinya saat ini masih menginventarisir daftar masalah untuk menentukan langkah dan kebijakan yang diambil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika