REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat marah saat mengetahui masih ada proses tender senilai Rp 39 triliun yang belum terlaksana hingga November 2019 ini. Dari angka tersebut, Rp 31 triliun di antaranya proyek infrastruktur oleh kementerian/lembaga terkait.
Presiden menyebut praktik seperti ini membuat kualitas proyek menjadi buruk dan berujung pada kerusakan bangunan. "Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi. Saya sudah alami semuanya. Tidak mungkin lepas Agustus masih urusan lelang konstruksi. Akhirnya apa, kualitasnya jelek," ujar Jokowi dalam Rakernas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Rabu (6/11).
Jokowi pun meminta LKPP untuk mendorong penyerapan belanja anggaran bisa dilakukan lebih cepat dengan lelang lebih awal. Bahkan, Jokowi meminta proses lelang bisa segera dilakukan setelah DIPA keluar pada medio November-Desember. Sehingga, awal tahun proyek bisa segera berjalan.
"Pengadaan barang jasa harus tepat waktu. Keterlambatan sedikit saja bisa pengaruhi ekonomi. Terutama belanja infrastruktur yang sensitif terhadap waktu," kata Jokowi.
Jokowi menekankan peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar di tengah tekanan ekonomi global. APBN 2020 mencatat, anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp 423 triliun, Rp 508 triliun untuk pendidikan, dan Rp 132 triliun untuk kesehatan. Ia meminta kepada kementerian/lembaga untuk bisa melakukan belanja anggaran lebih cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika