REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjadi pembicaraan publik setelah akan ditunjuk menjadi direktur BUMN strategis. Terkait kemungkinan penunjukkan Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sudah ada tim ahli yang meneliti mengenai hal tersebut.

"Sudah ada ahli-ahlinya, tanya ahlinya saja. Kalau kita kan korporasi, kita percaya good corporare governance dan beliau punya kontribusi ya kan? Pak Sandiaga Uno saja sudah mengatakan hal yang positif (mengenai rencana pengangkatan Ahok)," kata Erick, di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

Erick pun kembali mengatakan bahwa banyak BUMN yang membutuhkan figur mumpuni untuk memimpin.  "BUMN itu kan ada 142 perusahaan, tidak mungkinlah kalau kita tidak ramai-ramai membuat ya kan? Figur-figur yang positif untuk membantu dibutuhkan, kita jangan hanya fokus ke Pak Ahok, ada dua wakil menteri, nanti komut-komut (komisaris utama) yang lain nanti akan kita kenalkan," ungkap Erick.

Erick mengaku sebelumnya sudah menyerahkan nama-nama calon direksi untuk tiga BUMN yaitu Bank Mandiri, BTN dan Inalum ke rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus dapat lebih mengendalikan sikapnya jika nanti menempati posisi di BUMN.

"Saya melihat sosok Ahok kalau dia memang bisa berubah, dia bisa menjadi pembersih di BUMN. Yang harus diubah adalah tidak merasa paling benar dan tidak pilih kasih," ujar Said Didu.

Ia menilai dengan karakter Ahok yang cenderung tanpa kompromi, sebaiknya ditempatkan di BUMN dengan bobot penugasan pemerintahnya lebih tinggi dibanding korporasinya. "Cocok di BUMN yang khusus mengurus penugasan pemerintah agar terlaksana dengan baik dan juga tidak merugikan BUMN," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika