REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Korbid Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan pihaknya pasti akan menyelenggarakan musyawarah nasional (Munas) secara demokratis dan terbuka. Khususnya menyangkut soal pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar. 

Ace menuturkan, semua yang dilakukan harus sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur di dalam AD/ART. Di dalam AD/ART, dinyatakan dengan tegas bahwa calon ketua umum harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemegang suara. 

"Ketentuan tersebut jelas tercantum dalam AD/ART," kata Ace ketika dihubungi Republika belum lama ini.

Sebelumnya, muncul wacana pemilihan ketum akan berlangsung secara aklamasi. "Jika tidak ada yang memberikan dukungan terhadap calon lain selain nama Airlangga Hartarto sebesar itu, bisa saja berlangsung secara aklamasi," kata Ace menjelaskan. 

Menurut dia, Aklamasi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam mekanisme demokrasi. Ia berpandangan, selama yang dilakukan tidak melanggar aturan yang sudah dinyatakan dalam AD/ART maka bisa saja diterapkan. 

Ace juga mengklaim, Airlangga telah didukung oleh 29 DPD I Golkar. Dukungan itu disampaikan oleh Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, NTT, Sumut, Riau, Kaltim, dan Lampung.

Selain itu, dukungan juga datang dari Kalimantan Barat, Gorontalo, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Timur, Sumsel, Yogyakarta, Sulbar, dan Banten. Ditambah, Sulteng, Kalteng, Jateng, NTB, Kaltara, Sulsel, Papua, Maluku, Malut, Babel, dan Jambi.

Dukungan serupa, lanjut Ace, juga disampaikan oleh organisasi sayap, KPPG dan AMPG, serta organisasi pendiri dan didirikan Partai Golkar seperti Kosgoro 1957, MKGR, HWK, AMPI, dan Pengajian AlHidayah.

"Aspirasi ini tergambar secara jelas dan tegas disampaikan para Ketua DPD Golkar dalam pandangan umumnya di acara Rapimnas," ujar Ace.

Ikuti Whatsapp Channel Republika