Senin 25 Nov 2019 17:16 WIB

Pemkot Malang Siapkan Program Berantas Rentenir

Banyak praktik renternir di masyarakat.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Muhammad Hafil
Waspada penjeratan uang melalui renternir (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Waspada penjeratan uang melalui renternir (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah berencana membuat program untuk memberantas praktik rentenir di masyarakat. Wali Kota Malang, Sutiaji menargetkan, program tersebut dapat diluncurkan pada Desember mendatang.

Kemunculan wacana program berantas rentenir ini tidak lepas dari kondisi di masyarakat. Sutiaji mengaku, cukup banyak menemukan praktik-praktik tersebut di lapangan. "Belum tahu (untuk angka). Kalau angka persen, saya enggak bisa (kasih tahu--red) karena enggak valid, tapi cukup banyak ditemui di masyarakat," ujar Sutiaji kepada wartawan sesuai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (25/11).

Baca Juga

Program pemberantasan rentenir terinsipirasi dari studi lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mojokerto. Program ini menjadi pilot project di nasional dalam mengentaskan praktik rentenir. Kemudian membantu meningkatkan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

"Jadi nanti bagaimana rentenir itu pelan-pelan akhirnya bisa nol dengan begitu maraknya 'bank titil' bisa kita lakukan dengan cara simulasinya gini," ujar Sutiaji.

Baznas dan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera akan berperan membantu permodalan para pelaku UMKM. Baznas Kota Malang secara khusus lebih menitikberatkan pada bantuan biaya margin sekitar enam persen. Sutiaji menegaskan, perhitungan dan pemilihan BPR telah ditentukan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Yang sampaikan itu OJK, katanya bank Anda sudah jauh lebih sehat sehingga jadi enam persen. Jadi katanya 1 juta itu bisa Rp 60 ribu per tahun dan yang meng-cover ini Baznas," tambah Sutiaji.

Untuk sementara, pihaknya mengalokasikan dana margin sekitar Rp 150 sampai 300 juta. Dia berharap jumlah ini dapat dinaikkan kembali di tahun mendatang. Dengan demikian, kinerja para pelaku UMKM dapat meningkat sehingga terbebas dari jeratan rentenir.

Di kesempatan sama, Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi mengaku, sangat menyepakati program pemberantasan rentenir yang dilontarkan Pemkot Malang. Namun dia masih mempertanyakan tingkat kesehatan BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang. Ia ingin memastikan dahulu bank tersebut tidak memiliki masalah di dalamnya. 

"Bank ini harus ditata dulu. Jangan sampai ini malah memberatkan sebelum di-launching," tambahnya.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement