Tito: Ormas adalah Penyeimbang Negara Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, organisasi kemasyarakatan alias civil society merupakan pilar penyeimbang negara demokrasi.

Ia mengatakan istilah civil society muncul ketika dilatarbelakangi oleh terjadinya perubahan di Prancis dengan adanya Revolusi Prancis. Revolusi itu mulai menimbulkan bentuk negara bangsa (nation-state) menggantikan bentuk negara kerajaan.

Baca Juga

“Dalam negara bangsa, munculnya civil society yang diharapkan menjadi sistem penyeimbang. Civil society itu berkembang dan kita tahu diakomodir dengan kebebasan. Bukan hanya kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, tetapi juga kebebasan untuk berserikat dan berkumpul,” ujar dia,di Jakarta, Senin.

Kebebasan dalam konteks tersebut dimaknai sebagai penyeimbang agar negara tidak mengarah pada sistem otoriter dan dapat bertindak semau-maunya. Organisasi massa juga mendapat posisi strategis untuk mendorong sistem check and balance dalam negara demokrasi.

“Sebagai penyeimbang, agar negara tidak semau-maunya, mulai dari perencanaan, eksekusi sampai dengan evaluasi. Ini akan menghindari sistem yang otoriter ke arah sistem yang lebih demokratis, dan peran penting selain sebagai penyeimbang juga untuk mendorong sistem check and balance percepatan untuk lahirnya negara dan bangsa itu,” ujar dia.

Peran ormas termasuk sentral dalam kedudukannya yang menjamin hak berserikat dan berkumpul, sehingga perlu dilindungi haknya dengan sejumlah batasan. Ia menjabarkan terdapat empat batasan yang penting dalam menjalankan peran tersebut.

Empat batasan itu, yang pertama adalah harus menghargai hak-hak asasi orang lain. Kedua, harus menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik. Ketiga, harus mengindahkan etika dan moral. Keempat, harus menjaga keamanan nasional.

"Yang keempat dalam bahasa InternasionalCovenant on Civil and Political Rights, yaitu menjaga keamanan nasionaltapi dalam UU Nomor 9/1998 jadi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” kata dia.

Ia juga mengapresiasi ormas yang berkesempatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan penilaian objektif di lapangan. “Saya sekali lagi meyakini bahwa ormas yang diberikan penghargaan ini benar-benar objektif yang betul-betul kerja di lapangan,” kata dia.

Adapun penerima penghargaan adalah sebagai berikut:

Pertama, bidang fokus Aktivis (8 kategori), yaitu:

1. Bidang Pendidikan (Selamat Pagi Indonesia)

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan (Perkumpulan Kapal Perempuan)

3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)

4. Bidang Penanggulangan Bencana (Yayasan IDEP)

5. Bidang Kebudayaan (Yayasan Kebudayaan Rancage)

6. Bidang kesehatan (Yayasan Thalassemia Indonesia)

7. Bidang Lingkungan Hidup (Yayasan Pendidikan Konservasi Alam)

8. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra)

Kedua, Pemerintah Daerah sebagai Pembina Ormas terbaik, yaitu:

1. Tingkat Provinsi (Provinsi Jawa Timur)