REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan penghargaan Asian of The Year 2019 dari The Straits Times. Disebutkan, Jokowi dipilih karena karakter dan kepemimpinannya yang berpengaruh bagi Indonesia dan sekitarnya, serta berbagai prestasi yang telah ia toreh. Jokowi merupakan orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan ini
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono, menilai, hal ini bisa jadi sentilan atau peringatan bagi yang selama ini sering menyinyiri Presiden. Ia menilai masyarakat Indonesia harus ingat bahwa prestasi beliau sudah diakui di dunia internasional.
"Presiden kita dibanggakan di luar negeri, tapi di dalam negeri apapun yang dilakukan Presiden, masih banyak yang buat gaduh dan selalu saja muncul dari para pengeritik absurd tersebut sentimen negatif, Ini tidak baik.” kata Diaz di Jakarta, Sabtu, 7 Desember 2019.
PKPI saat mengawal Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Editor The Straits Times melihat Presiden Jokowi menjadi sosok pemersatu di tengah perbedaan atau dinamika politik yang terjadi. Selain di dalam negeri, Presiden Jokowi pun semakin memperkuat di posisinya di level global.
“Sudah sepantasnyalah, kita semua bangga untuk penghargaan ini. Yang penting sekarang kita sudah jangan saling menyerang. Silahkan memberikan kritikan membangun, Pak Jokowi sosok yang terbuka untuk menerima berbagai masukan dari berbagai elemen, selama masukan itu tujuannya memang untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.
Catatan sejarah juga berbicara, selain Joko Widodo, pemimpin negara lain yang pernah memenangkan award ini diantaranya adalah Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura; Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat Tiongkok & Narendra Modi, Perdana Menteri India.
"Para pemimpin tersebut terpilih tentunya karena etos kerja dan sumbangsih nyata mereka untuk negaranya. Sudahlah jangan lagi ada "nyinyiran". Lebih baik sesama anak Bangsa bergotong-royong membangun Indonesia untuk menjadi negara yang besar lagi. Untuk itu, Kami (PKPI) akan terus berkomitmen membantu dan mengawal Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin lima tahun kedepan, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, " ujar Staff Khusus Presiden untuk membidangi urusan strategis ini.