REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan melakukan pertemuan membahas tentang Korea Utara (Korut), Rabu (11/12). Pertemuan tersebut  atas permintaan Amerika Serikat (AS) setelah kabar uji coba yang dilakukan Korut.

Setidaknya, delapan negara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB telah mendorong untuk pertemuan Selasa. Mereka membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Korut. Hal itu memicu Korut memperingatkan langkah seperti itu sebagai provokasi serius dan akan menanggapi dengan kuat.

Namun, AS adalah presiden Dewan Keamanan untuk Desember sehingga bisa memutuskan untuk mengadakan pertemuan pada Rabu yang akan berfokus pada ancaman eskalasi oleh Korut. "Pembaruan komprehensif tentang perkembangan terakhir di Semenanjung Korea, termasuk peluncuran rudal baru-baru ini dan kemungkinan provokasi Korut yang meningkat," ujar seorang pejabat AS, Senin (9/12).

Korut telah dikenai sanksi AS sejak 2006 atas rudal balistik dan program nuklirnya. Dorongan pertemuan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dan terhentinya pembicaraan antara AS dan Korut.

Washington berharap Pyongyang menghentikan program nuklir dan misilnya. Pemimpin Korut Kim Jong-un telah memberikan Presiden Donald Trump tenggat akhir tahun untuk menawarkan konsesi.

Beberapa diplomat dan analis khawatir Korut tahun depan dapat melanjutkan pengujian nuklir dan rudal jarak jauh yang ditangguhkan pada 2017. Trump dan Kim telah bertemu tiga kali selama waktu itu, tetapi tidak ada kemajuan menuju kesepakatan yang telah dibuat.

Sebelumnya, Duta Besar Korut untuk PBB Kim Song mengatakan, denuklirisasi tidak disetujui dan pembicaraan panjang dengan Washington tidak diperlukan. Pyongyang kemudian mengumumkan telah melakukan uji  yang sangat penting di situs peluncuran satelit Sohae.

Ikuti Whatsapp Channel Republika