REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap Presiden Joko Widodo berani menggerakkan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian RI agar bertindak objektif dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Novel mengatakan termasuk kasus penyiraman air keras yang ia alami 2017 lalu.

"Kita seperti lihat presiden takut. Sebenarnya kita tak boleh katakan begitu. Tapi presiden makin kurang menunjukkan kejelasan mengenai desakan penegakan hukum yang tidak berbatas waktu. Presiden tidak boleh dibiarkan lemah. Presiden harus didukung untuk tetap berani memaksa penegak hukum bertindak objektif," kata Novel di Kampus Universitas Andalas, Padang, Selasa (10/12).

Novel berharap Presiden Jokowi benar-benar menunjukkan itikad berani untuk menuntas PR menuntas kasus dia yang masih saja berlarut-larut tanpa kejelasan. Terlebih sekarang institusi Polri baru saja melakukan pergantian pejabat di posisi penting.

Seperti jabatan Kapolri yang diisi Jenderal Polisi Idham Azis dan jabatan Kabareskrim yang diisi Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Andai penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini masih saja berlarut-larut tanpa kejelasan, menurut Novel yang dirugikan adalah para pejabat itu sendiri.

"Saya harap Presiden dan Polri  tidak menutupi perkara hukum terkait pegawai KPK termasuk saya. Kalau presiden menunjukkan sikap lemah, beliau merugikan diri," ucap Novel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika