REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah diajak berdiskusi oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas kriteria direktur utama definitif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Budi pun menyarankan sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih dirut baru Garuda.
Budi mengatakan, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas mesti mencari sosok calon dirut yang tak hanya memiliki kompetensi, tapi juga memiliki rekam jejak dan akhlak yang baik. "Yang penting selain memiliki kompetensi di bidang teknis, (dirut baru Garuda--Red) harus punya integritas," kata Budi, di Jakarta, Selasa (10/12).
Posisi dirut Garuda Indonesia saat ini dijabat seorang pelaksana tugas menyusul dipecatnya Ari Askhara karena diduga terlibat penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepada Brompton melalui pesawat yang baru didatangkan Garuda. Selain Ari, empat anggota direksi lainnya telah diberhentikan sementara.
Budi menilai, Kementerian BUMN sudah melakukan langkah tepat terkait pengisian sementara jabatan direksi yang kosong. Saat ini, posisi direktur utama dan anggota direksi lainnya masih diisi oleh pelaksana tugas, kecuali direktur niaga dan direktur keuangan dan manajemen risiko.
"Meskipun belum ada pengesahan, tapi mereka minta persetujuan pada kita. Orang yang jadi pelaksana tugas itu punya kapasitas," tutur Budi.
Dewan Komisaris Garuda Indonesia pada Senin (9/12) memutuskan memberhentikan sementara empat direksi. Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol mengatakan, hal tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan dewan komisaris dengan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham seri A dwiwarna Garuda Indonesia.
Keempat direksi yang diberhentikan adalah Direktur Operasi Garuda Indonesia Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohammad lqbal, Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia lwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, keputusan penunjukan direksi Garuda Indonesia yang baru akan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Pelaksanaan RUPSLB Garuda Indonesia rencananya dilakukan awal tahun depan. "RUPS Garuda 22 Januari 2019," kata Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/12).
Ditanya apakah Kementerian BUMN ataupun menteri BUMN sudah berkomunikasi langsung dengan eks dirut Garuda Ari Ashkara, Arya menjawab belum. Ia mengatakan, Kementerian BUMN baru berkomunikasi dengan jajaran komisaris Garuda, termasuk terkait keputusan melakukan pemberhentian direksi. "Kami meminta para komisaris melakukannya. Komunikasi lewat komisaris saja," ucap dia.
Langkah penyelesaian kasus penyelundupan di pesawat Garuda, kata dia, menjadi bukti upaya penguatan peran komisaris. Arya kemudian mengklaim, sebelum Erick Thohir memimpin, peran komisaris yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian BUMN di dalam tubuh BUMN cenderung lemah. "Komisaris akan sangat kuat, sudah sangat lama komisaris dicuekin direksi. Di Garuda kami buktikan, komite audit itu dari komisaris Garuda," lanjut dia.
Arya menambahkan, pentingnya peran komisaris membuat Erick Thohir tidak main-main dalam memilih figur terbaik. Oleh karena itu, hingga sampai saat ini, Erick telah menempatkan figur-figur yang dinilai memiliki integritas tinggi sebagai komisaris, mulai dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina, Chandra Hamzah sebagai komisaris utama BTN, dan Chatib Basri sebagai wakil ketua komisaris Bank Mandiri.
Arya menambahkan, penempatan figur terbaik tak akan berhenti di situ. Erick berencana kembali menunjuk figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas untuk menempati posisi strategis di BUMN. "Tunggu saja tanggal mainnya," ungkap Arya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (ketiga kanan), Direkorat Jendral Bea Cukai Heru Pambudi ((ketiga kiri) bersma Menteri Keuangan Sri Mulyani(keempat kiri) saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).
Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, manajemen Garuda Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar dalam jangka pendek dan jangka panjang menyusul terbongkarnya kasus penyelundupan. "Kalau jangka pendek, yang penting sekali adalah mengembalikan masalah reputasi," ujar Toto di sela-sela seminar bertajuk "BUMN Going Global Strategy and Action Plan" di Hotel Novotel Cikini, Jakarta, Selasa (10/12).
Pemulihan reputasi menjadi amat penting lantaran Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka. Toto menilai, pemulihan reputasi penting guna mengembalikan kepercayaan investor bahwa Garuda bergerak ke arah perbaikan.
Sementara, untuk jangka panjang, kata Toto, Garuda Indonesia harus menyehatkan struktur pendapatan ataupun biayanya setelah dua hingga tiga tahun terakhir dalam kondisi rugi. Dia berharap Garuda Indonesia melakukan perbaikan dari sisi pendapatan dengan menambah item pendapatan tidak hanya dari sisi penumpang, tetapi sektor logistik yang dapat berkontribusi besar bagi pendapatan perseroan.
"Dari sisi biaya, bagaimana Garuda melakukan restrukturisasi, misalnya dari sisi biaya perawatan," ucap Toto. Efisiensi biaya mutlak dilakukan guna mengerek kondisi keuangan Garuda menuju ke arah yang lebih baik. Garuda Indonesia juga diharapkan mulai mencari sumber bahan bakar yang lebih murah dalam upaya penyehatan keuangan ke depan.
"Kalau ada perbaikan dari segi pendapatan dan biaya, angka profit bisa lebih naik. Itu jangka panjang yang harus dikerjakan Garuda," kata Toto. n raharyu subekti/muhammad nursyamsi, ed: satria kartika yudh
Ikuti Whatsapp Channel Republika