"Itu rumah tangga Hanura, tentu tidak etis saya sebagai orang PDIP mengevaluasi rumah tangga Hanura," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).

Menurutnya, tak diundangnya Jokowi dalam Munas merupakan urusan dari Hanura. Meskipun, partai yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang itu mendukung Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Tidak baik sesama partai, tidak boleh kita komentar, kecuali yang berhubungan dengan PDIP bisa kita bersikap. Tapi ini tidak ada pertentangan sama kita," ujar Bambang.

Terkait kabar yang menyebut Hanura kecewa tidak diakomodasi dalam kabinet, Bambang juga enggan berkomentar lebih. Namun menurutnya, jika ada permasalahan sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu.

"Di politik, kunci orang politik itu komunikasi, kalau komunikasi tidak lancar berarti ada sumbatan," ujar Bambang.

Diketahui, Partai Hanura akan menggelar musyawarah nasional (Munas) pada 17-19 Desember 2019. Salah satu agendanya yakni pemilihan ketua umum baru.

Namun, berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo beserta petinggi partai politik lainnya. Bahkan, mantan ketua umum partai ini pun, Wiranto, tidak diundang.

"Pihak-pihak luar termasuk presiden, menteri kabinet kerja, kemudian juga pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak diluar hajat dan pengurus partai akan dihadirkan pada saat peringatan hari ulang tahun yang ke 13," ujar Ketua Panitia Pelaksana Munas III Benny Ramdhani.