REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Provinsi Jabar meminta Pemprov Jabar mengoptimalkan perencanaan program kerja tahun 2021. Masukan itu disampaikan sejumlah anggota DPRD Jabar dalam acara kick of meeting di Gedung Bappeda Provinsi Jabar, Jl Ir H Juanda (Dago), Kota Bandung, Rabu (18/12).
Dalam kesempatan itu, DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar mempertajam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor perekonomian yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Komisi III DPRD Jabar Hasim Adnan menyebutkan, perencanaan dan penganggaran pada APBD 2021 harus dilakukan dengan benar.
Sebab, sambug dia, jika perencanaan tidak tepat, maka berpotensi pada kagagalan. Selain itu, Hasim meminta Pemprov Jabar menyosialisasikan secara maksimal program pelayanan BPJS dan anggaran SPP gratis untuk tingkat SMA.
‘’Banyak masyarakat yang menanyakan urusan BPJS dan SPP gratis. Kedua layanan itu merupakan hak dasar masyarakat,’’ ujar Hasim. Anggota Fraksi PKB DPRD Jabar itu juga menyoroti seputar program mitigasi bencana, khususnya saat ini tengah memasuki musim penghujan.
Menurut dia, dalam menghadapi musim hujan harus ada langkah konkret dalam mengatasi bencana banjir. Paling tidak, sambung dia, ada tindakan yang responsif saat menghadapi bencana banjir.
Sementara anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar Yunandar Eka Perwira yang menyoroti soal perekonomian. Pihaknya mengimbau Pemprov Jabar menitikberatkan pada sektor ekonomi sebagai panglima dalam pembangunan di Jabar.
Sebab, kata dia, dengan terpenuhinya ekonomi, maka sektor lainnya akan teratasi dengan baik. Pihaknya melihat, dalam perencanaan tahun 2021, justru Pemprov Jabar lebih konsentrasi pada sektor pariwisata.
‘’Memang tidak menjadi persoalan, asalkan semua unsur betul-betul mendukung program pariwisata,’’ ujarnya. Sebagai contoh, ungkap dia, di Kabupaten Banyuwangi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara totalitas mempromosikan atau mendukung kawasan destinasi wisata.
Sementara di Jawa Barat, kata dia, belum memiliki gravitasi pariwisata. Kawasan Pangandaran misalnya, sebagian orang cenderung ingin berlibur ke kawasan tersebut. Namun, tutur dia, ketika diajak kembali ke Pangandaran, belum bersedia.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, kick of meeting merupakan awal perencanaan pembangunan untuk 2021. Upaya ini perlu dilakukan, sebab ketatnya tahapan pembahasan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Perencanaan dan penganggaran 2021, kata Uu, mulai disiapkan sejak awal dengan tujuan hasilnya dapat maksimal. ‘’Sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota sangat dibutuhkan,’’ ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika