REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, minim bencana seperti banjir hingga kebakaran hutan. Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara yang baru pada 2024 mendatang.
"Secara paleohidrologinya, dari sejarah hidrologinya enggak ada (ancaman banjir). Bencananya juga minim. Tapi kalau berubah enviroment-nya bisa banjir," kata Basuki ditemui di Jakarta, Jumat (3/1).
Basuki juga mengatakan pemerintah akan mendesain ibu kota negara baru dengan perhitungan jumlah penduduk serta lahan yang disiapkan. Pemerintah juga telah menghitung jumlah penduduk yang akan menempati kawasan ibu kota baru, yakni sekitar 2,75 juta jiwa.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, kawasan ibu kota baru juga nantinya akan tetap hijau karena 70 persennya berupa ruang hijau. Konsepnya Nagara Rimba Nusa, itu dia dengan konsep air, walaupun tidak di kelilingi laut tapi dikelilingi oleh air, katanya.
Selain aman dari banjir, ibu kota yang baru juga diklaim bebas dari potensi kebakaran hutan lantaran bukan merupakan wilayah yang mengandung batu bara.
Sementara, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menilai, status bebas banjir di lokasi ibu kota baru di Kaltim bergantung dari penetapan titik nol saat perancangan master plan ibu kota baru. Jadi, dicari titik nolnya itu, itu maksudnya master plan itu. Jadi, ada yang namanya hidrotopografi, genangan air selama lima tahun, 10 tahun,100 tahun itu kayak gimana arahnya, kata Suharso, Jumat. (antara ed:agus raharjo)