REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi I DPR mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memperkuat persenjataan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal itu untuk menghadapi dan mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah kedaulatan Indonesia, seperti yang saat ini terjadi dimana kapal-kapal Cina terus melanggar batas wilayah Indonesia di Natuna.
Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mendorong agar kewenangan Bakamla diperkuat dalam penindakan terhadap kapal-kapal asing di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan mengubah peraturan Menteri Pertahanan (Menhan) tentang wewenang Bakamla dan memperkuat persenjataan. "Kita mendukung salah satu poin pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan menyarankan mengubah Permenhan yang memberikan Bakamla wewenang memperkuat senjata," ujarnya melalui keterangan yang diterima, Senin (6/1).
Selama ini, ia mengatakan Bakamla masih kurang kuat dalam segi persenjataan. Namun dari segi penindakan terhadap kapal asing dengan cara mengusir, pihaknya mengapresiasi yang dilakukan Bakamla. Menurutnya, aktivitas kapal asing yang memasuki kawasan Natuna lebih banyak daripada kapal nelayan Indonesia. Mereka katanya dominan bahkan wilayah tersebut nampak lebih dikuasai nelayan Vietnam dan Cina.
Terhadap kapal Cina, Farhan menambahkan, pemerintah telah melakukan penjagaan dan mengusir kapal-kapal tersebut. Namun mereka masih belum menggubris. Sebelumnya, Pihak TNI AL menyatakan, penambahan armada laut Indonesia di Laut Natuna Utara belum berhasil menghalau keluar kapal-kapal nelayan dan Penjaga Pantai Republik Rakyat Cina (RRC) dari wilayah itu. Penambahan kekuatan akan dilakukan terkait hal itu.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan, hingga Ahad (5/1), kapal nelayan Cina bertahan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri). Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing itu bersikukuh melakukan penangkapan ikan dalam jarak 130 mil laut dari Ranai, Kepulauan Natuna.
"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan Cina," kata Yudo Margono di Pangkalan Udara TNI AL Tanjungpinang, Kepri, Ahad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika