REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membentuk tim hukum yang dibuat untuk mengurusi siaran TV dalam persidangan pemakzulan yang dilakukan Senat. Ken Starr yang merupakan Jaksa penuntut pemakzulan terhadap Bill Clinton dan mantan profesor hukum Harvard Alan Dershowitz masuk dalam tim hukum Trump. Mereka akan menjadi saksi yang akan melindungi Trump dari tuduhan menyalahgunakan kekuasaan.
Kedua pengacara Trump yang baru untuk menangani siaran di TV ini sudah dikenal secara nasional karena keterlibatan dalam beberapa drama hukum di AS. Mereka akan melakukan penampilan reguler di Fox News, jaringan televisi pilihan Trump.
Dershowitz adalah pakar konstitusional yang pandangannya luas tentang kekuasaan presidensial. Starr adalah veteran pertempuran partisan di Washington. Ken Starr pernah memimpin investigasi perselingkuhan Bill Clinton dengan seorang magang Gedung Putih yang menyebabkan pemakzulan presiden oleh House of Representatives.
Namun, peran utama untuk mempertahankan Trump akan dimainkan oleh Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone dan pengacara pribadi Trump, Jay Sekulow. Sekulow pun akan mewakili Trump selama penasehat khusus Robert Mueller di Rusia.
Ada beberapa tanda ketegangan yang melibatkan tim hukum luar presiden dan pengacara di Gedung Putih. Beberapa pejabat Gedung Putih berkeras pengumuman itu tidak dikoordinasikan dengan mereka. Gedung Putih menunggu hingga Jumat malam untuk mengonfirmasi daftar lengkap pengacara presiden.
Pertahanan hukum yang dibuat Trump ini menjadi upaya melawan segala tuduhan dan bukti yang akan ditunjukan, termasuk dokumen berupa foto, teks dan audio, terbaru yang diliris oleh Demokrat pada Jumat malam dari Lev Parnas. Parnas adalah rekan pengacara Trump, Rudy Giuliani.
Trump didakwa oleh House bulan lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dalam memberikan tekanan pada Ukraina untuk menyelidiki saingannya dari Parai Demokrat Joe Biden. Dia pun dituduh menghalang-halangi proses persidangan yang dilakukan House.
Ikuti Whatsapp Channel Republika