REPUBLIKA.CO.ID, SERPONG -- Warga Tangerang Selatan (Tangsel) diharapkan antusias mengikuti tahapan konvensi calon walikota (Cawalkot) yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sejumlah masalah perkotaan menjadi kepedulian salah satu peserta konvensi, Kokok Herdhianto Dirgantoro.
Kokok menyoroti persoalan transportasi massal, air, sampah, pendidikan, kesehatan, perempuan, integrasi data, dan data mining. "Semoga dengan maraknya informasi mengenai konvensi PSI ini, masyarakat antusias mengikuti tahapannya. Juga bisa memperhatikan dengan seksama materi apa yang dibawakan tiap-tiap kandidat," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/1).
Founder sebuah perusahaan konsultan ini berharap warga Tangsel sungguh-sungguh memperhatikan rekam jejak para kandidat terutama dirinya. Masyarakat diharapkan bisa mendapatkan program yang masuk akal sesuai visi yang dibuatnya.
"Konvensi PSI ini membuka kesempatan yang sama untuk semua kandidat menjelaskan program-programnya," ujar Kokok. "Masyarakat bisa menilai apakah programnya hanya sekadar janji di awang-awang atau sesuatu yang masuk akal untuk dikerjakan dan memiliki dampak nyata ke masyarakat."
Kokok akan membawa visi membangun kota yang berlandaskan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, inklusif, maju, disiplin dan berorientasi masa depan. Ia banyak mendasarkan visi dan misi saya kepada poin-poin dalam Sustainable development goals serta indeks kebahagiaan untuk melengkapi poin kesejahteraan masyarakat yang sudah ada selama ini.
Seraya memaparkan programnya, ia akan melakukan serangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di Tangsel. Pendapatan Asli Daerah Tangsel untuk 2020 mencapai Rp 2 triliun dengan APBD Rp 3,9 triliun. "Saya akan fokus meningkatkan pajak daerah berikut retribusi dengan cara kreatif dan berkeadilan," katanya.
Selain peningkatan pendapatan, Kokok mengaku juga akan melakukan serangkaian langkah untuk mengefektifkan belanja daerah. Ia ingin masyarakat Tangsel dapat melihat dan mengawasi Musrenbang hingga menjadi APBD secara online. Semua dilihat rinci per item atau unit sehingga ruang gerak korupsi pengadaan hingga perburuan rente proyek menjadi kian sempit.