REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin Masduki Baidlowi meluruskan kesalahpahaman terhadap pernyataan Wapres Ma'ruf berkaitan rencana pemulangan WNI yang menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau terduga teroris lintas-batas dari Indonesia. Dalam pernyataannya, Ma'ruf mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana pemulangan WNI eks ISIS tersebut karena dampak negatif paham radikal bisa menularkan ke masyarakat lain.
Hal ini juga yang dilakukan pemerintah berkaitan virus corona agar tidak menular kepada masyarakat lain.
"Ada mispersepsi di kalangan sebagian khalayak, atas judul berita “Ma’ruf Bandingkan Pemulangan WNI Eks ISIS-Virus Corona", seolah Wapres punya keinginan kuat atau kecenderungan memulangkan WNI pendukung ISIS dan menyetarakan WNI yang dievakuasi dari Wuhan dengan WNI pendukung ISIS," ujar Masduki dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (6/2).
Masduki menegaskan, pernyataan Wapres Ma'ruf itu tidak untuk membandingkan rencana pemulangan WNI eks simpatisan ISIS dengan WNI dari Wuhan. Ma'ruf juga bukan membandinkan statusnya di mata negara Indonesia, tapi kajian dan penanganan atas dampak penularannya.
Masduki mengulang pernyataan Ma'ruf, bahwa WNI dari Wuhan yang kondisinya sehat saja sedemikian serius ditangani, diobservasi, diisolasi, agar mereka tetap sehat dan tidak menularkan virus. Apalagi dengan pemulangan WNI eks ISIS yang mempunyai paham radikal dan berpotensi menularkan ke masyarakat lain.
"Maka apalagi, dalam istilah wapres, WNI yang terjangkit wabah terorisme, maka lebih serius lagi dikaji dan ditangani potensi dampak penularan paham radikal terorismenya, bila mereka dipulangkan," ujar Masduki lagi.
Masduki melanjutkan, apalagi dalam pernyataan Ma'ruf secara utuh saat wawancara media pada Rabu (5/2) kemarin, Ma'ruf menegaskan masalah pemulangan WNI pendukung ISIS itu baru sebatas pengkajian. Belum ada keputusan terkait pemulangan.
"Wapres tidak pada posisi berkecenderungan untuk memulangkan pendukung ISIS," ujar Masduki.
Dalam pemberitaan Republika terkait masalah yang sama, berjudul "Wapres Tak Ingin WNI Eks ISIS Tularkan Paham Radikal", Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan Pemerintah masih mengkaji rencana pemulangan warga negara negara Indonesia yang menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau terduga teroris lintas-batas dari Indonesia. Menurut Wapres, Pemerintah tak ingin gegabah dalam memutuskan pemulangan ratusan WNI yang merupakan eks simpatisan ISIS tersebut.
Sebab menurutnya, jika WNI eks ISIS yang akan dipulangkan tersebut tidak ditangani tepat, maka bisa berdampak buruk bagi masyarakat lain. "Pertama kita tidak ingin mereka yang sudah terpapar radikalisme itu tentu kalau dikembalikan apakah akan melakukan penularan apa tidak, (virus) corona saja kan kita lakukan observasi diisolasi dulu, nah (WNI eks ISIS) ini juga harus dipikirkan, berbahaya juga," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2).
Karena itu, Ma'ruf mengatakan butuh kajian komprehensif terkait rencana pemulangan 660 WNI tersebut, khususnya mengenai mekanisme saat maupun usai dipulangkan ke Tanah Air.
Ma'ruf melanjutkan, begitu pun usulan agar pemulangan dilakukan secara bertahap, mulai dari kelompok paling rentan, yakni anak yatim berusia di bawah 15 tahun dan tidak memiliki pendamping. Menurut Ma'ruf, opsi tersebut juga menjadi satu kesatuan yang akan dibahas dalam rencana pemulangan WNI eks ISIS tersebut.
"Kebijakan menyeluruh apakah dipulangkan apa tidak. Kalau dipulangkan caranya bagaimana kemudian bagaimana supaya tidak memberikan dampak kepada yang lain, jadi memang itu pembahsannya harus komprehensif," ujar Ma'ruf.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin, sudah mengatakan enggan memulangkan sekitar 600 WNI yang teridentifikasi sebagai mantan teroris lintas batas di Suriah. Namun, kata dia, pemerintah masih akan membahas lebih lanjut langkah selanjutnya terkait hal ini.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).
Jokowi menyampaikan, seluruh keputusan yang diambil akan dipertimbangkan secara cermat dan detil. Karena itu, rencananya akan digelar rapat terbatas guna membahas masalah pemulangan mantan teroris lintas batas dari Indonesia ini.
"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungan," jelas dia.
Ia menegaskan, hingga saat ini masalah ini masih dalam proses pembahasan dan akan segera diputuskan dalam rapat terbatas.
