REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Amran Nukman menilai, wabah virus corona kemungkinan bisa memengaruhi sektor properti di Indonesia. Ia melihatnya dari sisi investasi.
Amran menjelaskan, pemerintah China telah membatasi warganya untuk bepergian. Alhasil, investor China yang awalnya akan melakukan pertemuan bisnis dan perjanjian kerjasama sektor properti di Indonesia pun menjadi terhambat.
"Kalau kita bicara mengenai wabah corona, itu menghentikan seketika banyak aktivitas ekonomi," ujar Amran di Jakarta, Kamis.
Menurut Amran, selain Jepang yang sudah lebih dulu masuk, beberapa perusahaan properti dari China juga tertarik menjadi investor di Indonesia. Mereka melihat Indonesia sebagai pasar yang cukup besar.
"Untuk dana mungkin bisa ditransfer, tetapi secara aktivitas sekarang terhenti dulu," kata Amran.
Selain itu, Amran mengatakan bahwa dari sisi barang, yang harusnya diekspor ke China maupun diimpor dari sana juga akan terhambat. Ketika developer sedang membangun gedung-gedung tinggi, tapi liftnya diimpor dari China, mau tidak mau impornya terhenti.
Dengan demikian target pembangunan yang harusnya selesai pada tahun ini atau tahun depan, mungkin akan mundur. "Developer properti itu sangat tergantung pada modal investasi dan barang, selain sumber daya manusia. Maka akan terhambat itu," ujar Amran.
Pemerintah telah menghentikan sementara penerbangan dari dan ke China dan juga menunda sementara kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan serta visa on arrival untuk warga negara China yang bertempat tinggal di China daratan. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga dalam waktu dekat akan menghentikan sementara impor dari China terkait beberapa produk yang berpotensi membawa virus corona.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa mengenai rincian dari rencana tersebut baru akan diputuskan setelah dilakukan rapat bersama dengan berbagai kementerian. Tidak semua produk impor berpotensi membawa virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika