REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyatakan, BIN mengikuti kebijakan pemerintah soal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS. Para eks-ISIS itu tidak akan dipulangkan.
"Kemarin Menkopolhukam (Mahfud MD) sudah menjelaskan ke media masa kebijakan dari pemerintah sudah sangat jelas bahwa pemerintah tidak akan memulangkan yang eks kombatan ISIS," kata Budi Gunawan usai menggelar rapat di Komisi I DPR RI, Rabu (12/2).
Budi mengatakan, pertanyaan soal itu sempat ditanyakan oleh anggota dewan saat berlangsung rapat dengan Komisi I. Namun, Budi pun menjelaskan bahwa BIN mengikuti hasil keputusan rapat terbatas (ratas) antar instansi yang menghasilkan kesimpulan bahwa WNI eks ISIS tak akan dipulangkan.
"Pemerintah lebih memilih untuk melindungi keamanan segenap bangsa 267 jiwa warga bangsa indonesia yang harus di prioritaskan dari pada memilih memulangkan yg kurang lebih jumlahnya 600 orang. Tentu ada risiko-risiko yang sudah diperhitungkan," ujar Purnawirawan Jenderal Bintang Empat ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berpendapat, masalah kewarganegaraan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia menilai para WNI eks ISIS telah mengkalkulasikan seluruh keputusan mereka sebelum memutuskan bergabung dengan teroris di Timur Tengah.
"Itu nanti karena sudah menjadi keputusan mereka tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).
Jokowi menegaskan, pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah memutuskan tak akan memulangkan para WNI eks ISIS tersebut.
"Pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan," ucapnya.
Presiden juga menyebut telah menginstruksikan agar 689 WNI eks ISIS tersebut diidentifikasi identitasnya secara detil. Sehingga, pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan terhadap WNI eks ISIS yang akan kembali ke Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika