REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa pembayaran pembayaran iuran sekolah atau SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) lewat aplikasi Gopay, bukanlah kebijakan dari lembaganya. Ia pun membebaskan sekolah-sekolah untuk menggunakan sistem tersebut atau tidak.
"Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa, mau dia dompet digital apa dia menggunakan (untuk pembayaran SPP)," ujar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).
Dia menjelaskan, fitur pembayaran SPP lewat aplikasi tak hanya dilakukan oleh Gojek, tetapi juga oleh para perusahaan pengembang aplikasi dompet digital.
"Semua bisa menerima apapun, mau itu Gopay, mau itu OVO, mau itu LinkAja, mau itu Dana, dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant," ujar Nadiem.
Nadiem juga menegaskan, fitur pembayaran SPP lewat aplikasi Gojek tak ada hubungannya dengan dirinya yang kini memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, fitur tersebut sudah direncanakan dan dikembangkan sejak bertahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, Nadiem menegaskan bahwa ia sudah resmi mengundurkan diri dari Gojek. Sehingga apapun yang terjadi di perusahaan tersebut tak lagi berkaitan dengannya.
"Saya ulang lagi, tidak akan pernah Kemendikbud terutama menterinya sendiri melakukan apapun yang melanggar, conflict of interest," kata Nadiem.
Saat ini, para orang tua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain seperti buku, seragam dan kegiatan ekstrakurikuler dengan Gopay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.
Senior Vice President Sales Gopay Arno Tse mengatakan saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.
"Sebagai uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, Gopay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi," ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima, Senin (17/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika