REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Sosial akan segera mengeksekusi bantuan sosial (bansos) yang telah naik nilainya menjadi Rp 200 ribu per Maret 2020 sebagai bagian dari instrumen fiskal atasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. 

"Dari Rp 10 triliun (instrumen fiskal) Kementerian Sosial dapat Rp 4,56 triliun untuk tambahan sembako Rp 50 ribu per KPM (keluarga penerima manfaat) disalurkannya besok Maret selama enam bulan," kata Menteri Sosial Juliari Batubara ketika ditemui di Bengkulu Utara, Senin (2/3). 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah menjadi Program Sembako di awal 2020 menjadi Rp150 ribu per bulan dari Rp110.000 per bulan. Namun pemerintah memutuskan untuk menambahnya menjadi Rp 200 ribu per bulan sebagai bagian dari instrumen fiskal selama enam bulan sampai Agustus. 

Juliari menambahkan hal ini merupakan crash program, respons pemerintah untuk menjaga konsumsi dan kebutuhan gizi di lapisan terbawah sehingga tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi.  

"Jika dalam enam bulan prospek ekonomi sudah membaik maka nilai Bantuan Sembako akan kembali ke angka Rp150 ribu per bulan,” ujar dia.  

Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), Andi ZA Dulung, mengatakan kenaikan bantuan itu diperlukan agar KPM bisa meningkatkan gizi keluarga mereka.

Di samping itu, Program Sembako ditambahkan dengan komoditi bahan pangan yang mengandung karbohidrat ( jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).

"Ini merupakan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat didasari alokasi pengeluaran pangan yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat menghabiskan 2/3 sampai 3/4 anggaran rumah tangga di Indonesia," kata Dirjen PFM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika