REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN telah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan DPP PAN periode 2020-2025.
Dengan demikian, kata dia, berarti pemerintah telah menetapkan dan mengakui kepengurusan DPP PAN yang sah, legal, dan konstitusional adalah yang dipimpin Zulkifli Hasan, ketua umum terpilih di Kongres PAN 2020.
"SK Menkumham tentang kepengurusan DPP PAN periode 2020-2025 dari hasil kongres ke-5 PAN di Kendari 10-12 Februari 2020 telah terbit," kata dia, di Jakarta, Rabu.
Karena itu, menurut dia, seluruh kader dan pengurus partai harus bersatu-padu kembali, menghilangkan perbedaan, dan bersama-sama berjuang untuk membesarkan partai.
"Prinsipnya, menjemput yang tertinggal dan menyatukan yang terpisah, demi kemajuan partai ke depan," ujarnya.
Namun ia enggan menjelaskan nama-nama susunan kepengurusan PAN periode 2020-2025 karena akan diumumkan Zulkifli Hasan di pelantikan pengurus DPP PAN pada 25 Maret 2020.
Menurut dia, dalam acara pelantikan itu akan dihadiri Presiden Jokowi dan ketua umum partai politik lain.