REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, mulai menerapkan zona integritas layanan. Menurut Kepala Diseperindag Jabar, M Arifin Soedjayana, zona integritas ini dibentuk karena pihaknya melihat sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD), maka Jawa Barat untuk reformasi birokrasinya harus ada target yang memang ingin di capai.
"Nah evaluasinya waktu itu di rapim, saya mendengar cuman itu saja. Hanya satu katanya BPMPTSP saja yang sudah menerapkan zona integritas. Saya gerak itu saja. Akhirnya kita konsultasi kemana, ke Biro Organisasi kemudian ke inspektorat," ujar Arifin, kepada wartawan, Senin (16/3).
Akhirnya, kata dia, pihaknya mencoba untuk pencanangan yang namanya zona integritas. "Saya yakin bisa kok, nggak ada hal yang susah ya," katanya.
Arifin ingin Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan penerapan zona integritas. Karena, dia yakin yang dilakukan di dinasnya sudah sesuai dengan penerapan terkait reformasi birokrasi.
Dengan zona integritas ini, dia yakin, pelayanan kepada masyarakat lebih baik, kinerja lebih baik, efisiensi pelayanan, efektivitas pelayanan, dan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi semakin lebih baik itu.
Menurutnya, penerapan zona integritas ini pun pasti harus di evaluasi. Agar, jangan sampai dinasnya merasa sudah melakukan semuanya padahal belum sesuai dengan standar standar yang memang diterapkan di reformasi birokrasi.
"Khusus untuk kawasan zona integritas ini dalam artian tadi ada tagline nya no korupsi bebas korupsi Insya Allah di Dinas Perindustrian Perdagangan tidak akan terjadi hal seperti itu," paparnya.
Dikatakan Arifin, zona integritas ini terutama untuk bidang yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Misalnya, layanan yang terkait dengan surat keterangan asal barang untuk ekspor.
"Itu yang akan kita coba prioritaskan yang pertama yang pelayanannya ada di lantai 1," katanya.
Sementara menurut Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar, Dudi Abdurachim, pencanangan ini berkaitan dengan hasil rekomendasi audit inspektorat. Masyarakat pun, menginginkan adanya pewujudan good governance yang lebih baik di lingkungan Pemprov Jabar.
"Ini langkah baik di bidang perindustrian dan perdagangan, melakukan launching dan tanda tangan pakta integritas oleh staf," katanya.
Dudi menilai, dengan adanya zona integritas ini, akan ada kejelasan untuk pelayanan masyarakat lebih baik. "Nanti akan memudahkan di bidang industri dan perdagangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika