REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk daerah-daerah yang terdampak ekonomi akibat virus corona SARS-CoV2 (Covid-19).  Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama mengungkap, kepala daerah di wilayah yang terdampak bisa menggunakannya.

"Tujuannya agar kebutuhan keluarga miskin dan rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan tetap terpenuhi," ujarnya saat video conference Dukungan Kemensos untuk Penanganan Covid-19, di akun youtube saluran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (24/3).

Ia menambahkan, Kemensos telah memberikan surat edaran kepada jajaran kepala daerah seperti para gubernur dan bupati/ wali kota untuk menggunakan CBP sesuai kewenangannya. Bila kurang, ia mempersilakan mereka minta tambah ke Kemensos.

Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan bansos yang diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, termasuk yang terdampak akibat Covid-19. Karena itu Kemensos meningkatkan nilai bansos program sembako yang menyasar 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Semula jumlahnya sebesar Rp 150 ribu per bulan setiap KPM menjadi Rp 200 ribu setiap bulan per KPM selama enam bulan yaitu mulai Maret hingga Agustus 2020," katanya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan, Kemensos mempercepat penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM di tahap kedua yang seharusnya dijadwalkan pada April 2020 menjadi pertengahan Maret lalu. Kemudian, dia melanjutkan, tahap ketiga distribusi PKH yang seharusnya Juli 2020 dimajukan menjadi April mendatang. "Sehingga di masa tanggap darurat (Covid-19), KPM PKH mendapatkan manfaat ganda," katanya.

Ia mengklaim, Kemensos memperioritaskan kelompok miskin dan rentan terdampak akibat Covid-19. Di satu sisi, ia mengapresiasi para relawan di beberapa daerah yang membantu mengantarkan bansos untuk para KPM. Akhirnya, ia menyebutkan antrean mengambil bansos bisa terurai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika