REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendukung pemerintah mengimplementasikan Kartu Prakerja di tengah upaya menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Program Kartu Prakerja ini dinilai ikut meringankan beban pengusaha.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Purnomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/3), mengatakan bahwa implementasi Kartu Pra Kerja dapat dipakai sekaligus untuk antisipasi pekerja kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, hingga pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet.

"Kartu Pra Kerja ini paling tidak bisa meringankan beban pengusaha. Ini memang yang jadi skema oleh pemerintah. Akan diadakan training atau pelatihan nanti didasari dengan kebutuhan industri, yang kami dorong adalah tidak sekadar training tapi juga sertifikasi karena industri sekarang ini kan tahunya bukan ijazah, tapi punya sertifikasi apa," katanya.

Sari mengatakan saat ini sertifikasi menjadi acuan bagi pengusaha untuk menentukan diterimanya seseorang untuk bisa bekerja atau tidak. Di sisi lain, mahalnya biaya sertifikasi juga menjadi landasan agar Kartu Prakerja juga perlu meliputi sertifikasi kompetensi pekerja.

Selain sertifikasi, Sari juga berharap Kartu Prakerja dilengkapi dengan peran pemerintah sebagai job services. "Jadi yang sudah punya sertifikat ini dipertemukan oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan. Jadi semacam head hunter, sehingga industri tidak lagi mencari-cari," ucapnya.

Permintaan Sari tersebut bahwa Kartu Prakerja ini juga meng-cover biaya sertifikasi untuk para penerimanya, termasuk sertifikasi para penerima dan tetap harus mencari pekerjaannya.

Rencananya, Kartu Prakerja akan ditujukan untuk semua sektor atau bidang. Namun, rencana ini masih dibahas dengan pihak-pihak terkait salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan.

"Yang jelas dengan program ini, kita bisa mengurangi angka pengangguran. Prinsipnya kami mendukung," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika