REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap alasan pemerintah yang memilih menerapkan perbatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam penanggulangan Covid-19. Ma'ruf menerangkan, PSBB dipilih selain karena paling sesuai dengan undang-undang yang ada, tetapi juga lebih moderat agar ekonomi tetap berjalan.
"Kedua sifatnya kan moderat, yang masih memungkinkan terjadinya pergerakan untuk pengembangan ekonomi, supaya tidak sama sekali tertutup," ujar Ma'ruf saat video conference dengan wartawan, Selasa (31/3).
Ma'ruf mengatakan, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak melakukan karantina wilayah secara luas belajar dari pengalaman negara lain yang gagal jika tidak dipersiapkan dengan baik. Alih-alih menekan penyebaran Covid-19, karantina wilayah yang tidak dipersiapkan dengan baik justru menimbulkan persoalan.
Karena itu, pemerintah kata Ma'ruf memilih jalan pembatasan sosial berskala luas namun lebih efektif. Ma'ruf memastikan pemerintah juga tetap melakukan antisipasi untuk mencegah adanya perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah.
"Ini juga semuanya tentu dipertimbangkan, jadi ada kombinasi pembatasannya jalan. Kita tidak ingin terjadi seperti di India, sampai terjadi penumpukan massa yang besar karena adanya lockdown yang tidak dipersiapkan, yang tidak terkoordinasi dengan baik. Ini memang sudah pertimbangannya semua aspek," ujar Ma'ruf.
Sementara, karantina wilayah dimungkinkan jika terbatas berbasis kelurahan. Ma'ruf menerangkan, sebab jika karantina wilayah sampai ke kabupaten/kota justru akan menyulitkan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut
"Jadi kita karantina wilayah terbatas berbasis kelurahan saja, jadi diperkecil sehingga tidak sampai ke tingkat kabupaten/kota sehingga nanti akan menyulitkan situasi dalam rangka kita menjaga stabilitas ini terutama stabilitas ekonomi kita, jangan sampai tidak bergerak," ujar Ma'ruf.
Namun demikian, pemerintah kata Ma'ruf, memastikan percepatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan yang terdampak wabah corona. "Akibat-akibatnya tetap ditanggulangi seperti bansos kepada mereka yang terdampak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika