Anggota DPR Kritik TKI Dilarang Pulang, Tapi TKA Persilahkan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPR mengapresiasi kebijakan Menko PMK Muhadjir Effendy dengan menyediakan beras 1,38 juta ton di Bulog, sembari meminta agar para migran kita di Malaysia tidak pulang per 27 Maret 2020.

“Tinggal di tempat masing-masing dan tidak berfikir untuk pulang ke tanah air memang pilihan yang lebih aman, di banding dengan berisiko menyebar virus jika harus melakukan perjalanan pulang,” ujar Prof. Zainuddin Maliki anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Selasa (1/4).

Namun, menurut anggota DPR dari Dapil Jatim X Gresik dan Lamongan, dapil yang memiliki PMI di Malaysia dalam jumlah yang cukup banyak itu menyayangkan kebijakan Menko PMK tersebut sepertinya tidak diikuti oleh instansi pemerintah yang lain.

Sementara TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di larang pulang, tetapi Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Imigrasi tidak menjalankan kebijakan yang sama. “Justru mereka beri kemudahan 39 TKA China masuk Bintan,” ujar Prof. Zainuddin.

Sebagaimana di sampaikan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, Agus Jamaluddin yang membenarkan ada kedatangan puluhan tenaga kerja asing (TKA) melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban, selasa 31/3/20.

Memasuki fase kedua kebijakan lockdown di Malaysia Prof Zainuddin mengaku terus mendapat desakan dari banyak PMI yang ada di Kuala Lumpur. Mereka benar-benar menghadapi menipisnya persediaan pangan.

“Kemungkinan banyak PMI yang akan pulang pak, takut fase ketiga diberlakukan,” ungkap Aksan anggota Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Kuala Lumpur.

Aksan menyampaikan pernyataan PM Tan Sri Muhyiddin Yasin yang sempat mengaku peluangnya tipis untuk memutus mata rantai jangkitan Covid-19. Jika gagal bukan mustahil menghadapi gelombang ketiga di mana jangkitan tidak terkawal lagi.

Berita bagusnya dari pemerintah menyatakan persediaan beras cukup. "Persediaan itu penting, tetapi tidak kalah pentinganya lagi pemerintah harus menjamin distribusi dan akses bantuan beras sampai di tangan PMI kita di luar negeri," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

"Pastikan beras yang tersedia dalam jumlah cukup itu bisa berada di tangan mereka yang sedang terhimpit kebijakan lockdown,” pungkasnya.