REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Renanda Bachtar menyambut positif dana Rp 405,1 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk menanggulangi wabah Covid-19 dan dampaknya. Namun, penganggaran itu harus diawasi dan jelas sumbernya. 

"Sudah benar dari sisi kebutuhannya, tapi perlu kita awasi dari sisi asal sumber dana dan pengalokasiannya, apakah sudah tepat, proporsional, dan antisipasi kemungkinan kebocorannya," kata Renanda, Rabu (1/4).

Renanda berharap dana Rp 405,1 triliun itu berasal dari hasil realokasi atau pemangkasan anggaran yang bisa ditunda, seperti infrastruktur, saldo anggaran lebih (SAL), sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), maupun realokasi lainnya. Ia berharap dana tersebut bukan berasal dari utang. 

"Jangan sampai pemerintah tidak punya sense of crisis, berutang, padahal bisa berhemat dengan memangkas proyek-proyek yang bisa ditunda. Ini krisis, jangan business as usual," ujar Renanda. 

Renanda menambahkan, pemerintah harus menghitung dengan cermat biaya penanganan kesehatan dan dampak sosial-ekonomi dengan alokasi yang tepat. Keselamatan rakyat, menurut dia, harus menjadi komponen dan pertimbangan utama apakah alokasi Rp 75 triliun dari Rp 405,1 triliun khusus untuk penanganan kesehatan itu cukup atau kurang.

Ia juga berharap, jangan sampai pembuat kebijakan terkait pengadaan atau persetujuan dana tersebut terlibat dalam penyalahgunaan dana. "Jangan jadi bancakan parpol dan atau atas hasil kerja sama dengan pihak pelaksana/penyedia jasa. Jangan ada siapa pun yang menari-nari di atas penderitaan saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika