Kamis 02 Apr 2020 06:23 WIB

PDIP: Insentif Rp 405 T akan Sia-Sia Kalau tak Tepat Sasaran

Politikus PDIP yakin hitungan pemerintah dalam situasi krisis dilakukan dengan baik.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Nabil Haroen
Foto: Dok NU Gallery
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Nabil Haroen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Nabil Haroen berharap pemerintah menetapkan prioritas dan langkah yang tepat dalam penggelontoran dana sebesar Rp 405,1 triliun sebagai stimulus di tengah pandemi Covid-19. Ia berharap dana tersebut tepat sasaran. 

"Rp 405,1 triliun ini bukan angka yang sedikit. Tapi uang berapapun yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 juga akan sia-sia jika tidak ada prioritas, atau salah langkah," kata Nabil, Rabu (1/4).

Baca Juga

Sejauh ini, Nabil meyakini hitung-hitungan pemerintah dalam situasi krisis ini telah dilakukan dengan baik. Ia pun menilai, banyak pertimbangan yang menjadi rujukan sebelum pengambilan keputusan soal penggelontoran dana Rp 405 triliun ini. 

Namun, Nabil mengingatkan, banyak negara-negara besar dan modern yang tumbang oleh wabah Covid-19 ini. Ia mencontohkan  Italia dan sebagian negara Eropa. Ia berharap Indonesia bisa memaksimalkan potensi tanpa harus tumbang. 

"Mereka punya tantangan besar, yang beda-beda tiap negara. Jadi angka Rp. 405,1 itu angka logis, yang harus dikawal bersama agar manfaatnya maksimal," ujarnya. 

Nabil menambahkan, secara umum kebijakan pemerintah dalam penggelontoran dana di tengah krisis ini sudah tepat. Ia juga mengapresiasi adanya insentif untuk listrik gratis bagi 24 juta pelanggan, serta 50% untuk 7 juta pelanggan. 

Namun, ia juga masih memberikan sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah. "Memang belum terlihat detail tentang dukungan penangguhan cicilan bagi nelayan dan petani, dan jaminan ketahanan pangan. Penangguhan cicilan ada seruan presiden, tapi implementasinya masih harus dikawal dengan peraturan jelas," ujar dia.

Nabil menyatakan, Komisi IX DPR RI akan berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah terbaik dalam pengawalan anggaran. Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada pada situasi yang membutuhkan kecepatan gerak. 

"Sekaligus pengawasan detail dan cermat agar anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini tepat sasaran," ujar Politikus PDI Perjuangan itu. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement