Selasa 21 Apr 2020 10:12 WIB

Bupati: Banyak Warga Bogor Diwajibkan Ngantor ke Jakarta

Bupati Bogor menemukan penumpang yang masih berhimpitan di KRL.

Bupati Bogor Ade Yasin (kanan) saat memantau operasional perjalanan KRL Commuter Line di Stasiun Bojonggede, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Menurut PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menunjukkan adanya penurunan drastis penumpang KRL Commuter Line di lima wilayah penyangga Jakarta yang mencapai 85 persen per hari.
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Bupati Bogor Ade Yasin (kanan) saat memantau operasional perjalanan KRL Commuter Line di Stasiun Bojonggede, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Menurut PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menunjukkan adanya penurunan drastis penumpang KRL Commuter Line di lima wilayah penyangga Jakarta yang mencapai 85 persen per hari.

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Bupati Bogor Ade Yasin menyayangkan masih banyak warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diwajibkan ngantor ke wilayah Jakarta meski dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Temuan itu dia dapati ketika melakukan kunjungan ke stasiun-stasiun kereta rel listrik (KRL) di Kabupaten Bogor pada Senin (20/4) dan menanyakan langsung ke beberapa penumpang KRL.

Baca Juga

"Saya tanya, katanya mau rapat di kantor. Kata saya kenapa, kan bisa pakai aplikasi untuk rapatnya, banyak alasan dari mereka. Jadi intinya masih belum ideal 100 persen penerapan PSBB di Jakarta maupun di Kabupaten Bogor ini," kata Ade Yasin.

Menurut perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu, masih didapati sejumlah penumpang yang duduk berdempetan di dalam KRL. Padahal PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah memberikan pembatas jarak.

"Terus yang berdiri dan duduk berdempetan juga masih banyak. Artinya, memang ketika mereka masuk kereta dan mau jalan, sangat sulit lagi untuk diatur,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap perkantoran di DKI Jakarta bisa menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH).

“Saya minta agar pemprov tegas lagi, soalnya masih ada banyak kantor yang mempekerjakan karyawannya, jika memang semuanya kompak pasti untuk memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Bogor maupun di Jakarta bisa berjalan,” kata Ade Yasin.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement