REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Nursyamsi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan direksi dan komisaris BUMN tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2020. Keputusan Erick tertuang dalam surat nomor S- 2 5 5 /MBU/04/2020 tentang THR pada 17 April.
Terdapat empat poin utama dalam surat tersebut, salah satunya direksi dan komisaris BUMN tidak diberikan THR 2020. Erick juga mendorong perusahaan agar alokasi biaya yang diperuntukkan THR dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait dengan penanggulangan Covid-19.
Erick meminta Direksi menerapkan kebijakan tersebut kepada anak perusahaan dan afiliasi yang terkonsolidasi pada BUMN. "Direksi wajib melaporkan pelaksanaan surat ini kepada Wakil Menteri BUMN yang membawahi masing-masing BUMN," ujar Erick dalam surat tersebut.
Erick menjelaskan keputusan ini diambil sehubungan dengan perkembangan penyebaran wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia yang telah berdampak luas baik secara sosial, ekonomi, maupun keuangan. Khususnya terhadap kondisi keuangan BUMN secara umum.
"Kami memandang perlu segera dilakukan langkah-langkah guna meminimalisasi dampak bagi keuangan BUMN dan peningkatan kepekaan dan kesadaran sosial pejabat BUMN dalam menghadapi kondisi nasional tersebut," kata Erick menambahkan.
Pengamat ekonomi Piter Abdullah menilai hal ini sebagai langkah yang tepat dalam membangun kesetiakawanan sosial. BUMN, kata Piter, juga harus mencontoh Ikatan Pegawai OJK (IPOJK) yang bersedia menyalurkan bantuan sosial melalui pemotongan gaji bulanan selama sembilan mulai April hingga Desember 2020 dan THR. Piter mengatakan bos-bos BUMN perlu menyisihkan sebagian atau seluruh gaji sebagai bentuk kesetiakawanan sosial.
"Namanya kesetiakawanan sosial tidak biaa diwajibkan tapi umumnya kebijakan lembaga atau perusahaan sebagai bagian dari masyarakat sosial seharusnya bisa memposisikan diri, diharapkan itu yang mendorong mereka keluarkan kebijakan mengalihkan atau sisihkan gaji," ujar Piter.
Dosen Perbanas itu menilai sumbangan dana dari gaji para direksi dan komisaris BUMN bisa ditujukan untuk penanganan Covid-19, bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, atau bentuk efisiensi perusahaan sebagai langkah antisipasi menghadapi situasi yang tidak pasti saat ini.
Piter mengatakan pemotongan pembayaran Garuda Indonesia yang meliputi direksi dan komisaris sebesar 50 persen. Lalu vice president, captain, first officer, dan flight service manager sebesar 30 persen. Lanjut senior manager sebesar 25 persen, flight attendant, expert dan manager sebesar 20 persen, duty manager dan supervisor sebesar 15 persen, serta staf (analyst, officer atau setara) dan siswa sebesar 10 persen, sebagai langkah tepat. Hal tersebut, kata Piter, memberikan modal bagi Garuda agar tetap bertahan.
"Untuk Garuda mungkin lebih butuh membantu agar korporasi tidak bangkrut. kalau korporasi tidak bangkrut sama saja membantu karena tidak menambah PHK," ucap Piter.
Piter menilai BUMN memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesadaran sosial membantu penanganan Covid-19, masyarakat terdampak, maupun efisiensi perusahaan. BUMN bisa menggunakan sumbangan gaji direksi dan komisaris dalam menjaga kinerja perusahaan. Sementara BUMN yang masih solid dapat mengalokasikan sumbangan gaji direksi dan komisaris untuk membantu masyarakat yang terdampak.
"Selain Garuda, kita tunggu gerakan ini cepat menular ke perusahaan lain karena ini memang tidak bisa diwajibkan tapi kesadaran masing-masing perusahaan," kata Piter menambahkan.
Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto mengatakan BUMN lain perlu meniru pemotongan gaji yang dilakukan Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah tersebut melakukan pemotongan pembayaran gaji sebagai upaya efisiensi perusahaan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Apabila langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Garuda juga diikuti BUMN lain, saya kira patut diapresiasi," kata Toto. Toto menyampaikan langkah efisiensi ini berdampak pada penguatan keberlangsungan perusahaan atau membantu sektor lain yang membutuhkan fokus anggaran saat ini, seperti sektor kesehatan.
Toto menilai efisiensi berupa pemotongan gaji menjadi langkah darurat yang diambil Garuda menghadapi pandemi ini. Penurunan jumlah penumpang pesawat tentu berpengaruh besar bagi pendapatan perusahaan.
Di sisi lain, kewajiban kepada para kreditur relatif sangat besar yang mana sebagian besar juga berupa utang valas dan harus dibayar, seperti biaya leasing pesawat dan pinjaman komersial lainnya. "Upaya penghematan ini (pemotongan atau penundaaan) pembayaran gaji, saya kira merupakan salah satu langkah untuk menjaga keberlangsungan keberadaan perusahaan secara jangka panjang," ucap Toto.
Toto menyarankan manajemen Garuda perlu melakukan komunikasi yang efektif dari pimpinan ke seluruh pegawai, terutama di core operation seperti pilot, awak kabin, dan technical staff agar kebijakan ini efektif. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan, mereka perlu tahu kondisi terkini perusahaan dan langkah-langkah darurat yang akan dilakukan.
"Kalau komunikasi cukup baik dan strategi penyelamatan Garuda di era pandemi ini cukup baik dan bisa diterima oleh sebagian besar pegawai, saya kira proses transisi ini bisa dilalui Garuda," kata Toto menambahkan.
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman mengatakan Pertamina sudah mengalokasikan pendanaan khusus untuk bantuan Covid-19 serta melakukan efisiensi biaya yang di antaranya untuk bantuan penanganan tersebut. "Sampai saat ini sudah Rp 250 miliar kontribusi Pertamina," ujar Fajriyah.
Rp 250 miliar merupakan total bantuan yang sudah diberikan Pertamina dalam upaya penanggulangan bencana nasional ini. Fajriyah mengatakan, dalam 1 bulan terakhir terakhir Pertamina telah menyalurkan ribuan bantuan. Di antaranya, Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis di berbagai rumah sakit rujukan Covid-19 yang tersebar di wilayah Indonesia.
"Dalam lebih kurang 1 bulan ini, sudah 24 ribu APD dan 1.450 unit kaca mata pengaman (goggle) yang kita berikan untuk tenaga medis. Kita juga telah memberikan sebanyak 1,14 juta lembar masker untuk Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, pelanggan SPBU, operator SPBU, awak mobil tangki, dan masyarakat," kata Fajriyah.
Pertamina juga memberikan 30.700 liter hand sanitizer, 150 wastafel portabel dan 260.000 sarung tangan untuk Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, customer SPBU, operator SPBU, awak mobil tangki, dan masyarakat. Pertamina pun telah melakukan penyemprotan disinfektan di 387 lokasi, di antaranya sekolah, tempat ibadah, SPBU dan fasilitas umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika