REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan, pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19 dapat berisiko menjadi krisis hak asasi manusia (HAM). Guterres merilis laporan PBB yang menyoroti tentang keterkaitan HAM terhadap respons dan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial di dunia.

"Kami melihat efek yang tidak proporsional pada komunitas tertentu, munculnya pidato kebencian, penargetan kelompok rentan, dan risiko tanggapan keamanan yang merusak respon kesehatan," kata Guterres.

Laporan PBB menyatakan, para migran, pengungsi, dan pengungsi internal sangat rentan terinfeksi virus corona. Lebih dari 131 negara telah menutup perbatasan dan hanya 30 negara yang memberlakukan pengecualian bagi para pencari suaka.

"Terhadap latar belakang meningkatnya etno-nasionalisme, populisme, otoriterisme, dan penolakan terhadap hak asasi manusia di beberapa negara, krisis dapat memberikan dalih untuk mengambil langkah-langkah represif untuk tujuan yang tidak terkait dengan pandemi. Ini tidak dapat diterima," kata Guterres.