REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Lembaga kemanusiaan internasional meminta negara kekuatan-kekuatan besar dunia menunda sanksi ekonomi terhadap negara-negara sulit, termasuk Suriah, Iran, dan Venezuela. Desakan itu mempertimbangkan ancaman memperburuknya kelaparan dan penderitaan bagi orang miskin saat pandemi virus corona.
Kepala Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), Jan Egeland mengatakan, kelompok bantuan masih menghadapi rintangan untuk membantu orang yang rentan selama krisis kesehatan. Meskipun, dia mengakui, ada pengecualian sanksi untuk pasokan medis dan makanan.
"Pesan utama saya adalah bahwa kemiskinan yang parah dan tsunami kelaparan yang muncul setelah pandemi di banyak tempat miskin akan menjadi lebih buruk. Saya pikir, saya lebih khawatir itu daripada virusnya," kata mantan kepala bantuan PBB ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, setelah menghantam China, Eropa Barat, dan Amerika Serikat, infeksi dan kematian akibat Covid-19 kini meningkat di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa negara Asia. "Apa yang kami minta adalah pencabutan sanksi ekonomi terhadap seluruh rakyat, benar-benar bangsa," kata Egeland.
Egeland merujuk pada sebagian besar sanksi yang dilakukan AS dan Uni Eropa yang umumnya ditujukan untuk menekan perdagangan atau membekukan aset. "Saya tidak berbicara tentang sanksi yang ditargetkan terhadap elite, atau pemimpin atau sanksi militer, atau sanksi pada energi atom atau apa pun," katanya.
Sanksi terhadap Iran, Venezuela, Suriah dan negara lain, menurut Egeland, mungkin memiliki motif yang baik. Hanya saja, dia menegaskan, sanksi tersebut tidak dapat disangkal membuat masyarakat lebih sulit untuk bekerja untuk melayani dalam pandemi.
Contoh saja di Suriah, sanksi telah menghentikan NRC dari memperoleh perangkat lunak untuk program pendidikan daring anak-anak. Egeland mengeluh bahwa prosedur untuk pembebasan kemanusiaan seringkali terlalu lambat dan birokratis.
"Pada dasarnya sanksi ekonomi harus memiliki moratorium, penangguhan, jeda, sebut saja jeda virus corona," kata Egeland.
Egeland mengatakan dia telah mengirim surat ke 40 negara dan badan-badan PBB yang menyumbang ke NRC. Lembaga itu menjaring hampir 15.800 pekerja bantuan yang membantu para pengungsi dan pengungsi internal.
"Saya mendesak mereka untuk meningkatkan pendanaan dan bantuan internasional, menjadi jauh lebih fleksibel dan tidak birokratis daripada sebelumnya karena kami berada di tengah badai dan kami berusaha bermanuver," kata Egeland.
Ikuti Whatsapp Channel Republika