REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korea Selatan dan China sedang menghadapi ancaman gelombang kedua penularan Covid-19 pasca diberlakukannya pembatasan sosial secara ketat. Kedua negara tersebut memang baru saja membuka kembali ekonominya setelah gelombang pertama penularan Covid-19 melanda sejak awal tahun.
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah belum mengumumkan secara resmi puncak penularan Covid-19 di Tanah Air. Berdasarkan data harian yang diumumkan pemerintah, angka penambahan kasusnya masih fluktuatif dengan rata-rata 300 lebih kasus per hari. Bahkan pada Sabtu (9/5), angka penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional mencatatkan rekor yakni 533 orang dalam satu hari.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, kunci penanganan infeksi virus corona di Indonesia adalah kesadaran kolektif. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penularan Covid-19 benar-benar bisa ditekan.
"Menyimak perkembangan di Korsel dan China ada gelombang kedua pasca lokcdown. Apa antisipasi kita? Kesadaran kolektif untuk bisa memahami. Selama bangsa dunia belum berhasil menemukan vaksin, maka kita tak boleh kendor, tak boleh lengah," ujar Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (11/5).
Menurut Doni, masyarakat harus terus-menerus waspada terhadap penularan Covid-19 selama vaksinnya belum ditemukan. Presiden Jokowi pun, ujarnya, berkali-kali mengingatkan jajarannya agar tidak kendor dalam menjalankan pencegahan penularan di lapangan.
Kendati angka penambahan kasus di sejumlah daerah tercatat mengalami penurunan, ujarnya, pemerintah daerah diminta tetap cekatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.
"Pentingnya pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas relawan ormas, dan tentunya harus didukung media. Ini bagian dari perang kita melawan wabah dan kita harus bersatu dari pusat sampai daerah bahkan tingkat desa dan RT RW. Kedepankan tokoh nonformal yang selama ini didengar masyarakat," ujarnya.
Doni pun menekankan kembali bahwa pemerintah tetap melarang perjalanan mudik Lebaran. Masyarakat tetap diminta produktif di rumah masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Terkait rencana pemulihan pasca Covid-19, Doni menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan kajian. Artinya, dokumen rencana pemulihan yang sempat tersebar di tengah masyarakat belum final. Presiden, ujar Doni, mengutus Gugus Tugas bersama praktisi ekonomi dan sosial untuk memastikan rencana aksi pemulihan nanti tepat dan tidak memperburuk keadaan.
"Ini semata-mata melindungi warga kita agar tidak terkapar karena PHK. Kalau kita tak siapkan strategi dan prioritas maka kita tak fokus tangani penyelamatan kehidupan masyarakat," jelas Doni.
