REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah mengatakan, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah pusat mengacaukan skenario pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Padahal, daerah tengah berusaha memutus rantai penularan virus corona.

"Jadi, di saat kita lagi berusaha untuk memutus rantai penularan, sementara beberapa kebijakan yang dibuka itu juga membuat mengacaukan skenario kita," ujar Nurdin dalam seminar daring "Siapkah Indonesia Menuju Normal Life", Selasa (19/5).

Misalnya, penerbangan yang sudah ditutup telah dibuka kembali. Menurut Nurdin, salah seorang bupati di Sulawesi Selatan meminta penerbangan ke wilayahnya jangan dibuka karena daerahnya saat ini bebas dari kasus Covid-19.

Selain itu, soal pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun warga negara Indonesia dari luar negeri. Mereka seharusnya dikarantina di suatu tempat terlebih dahulu, bukan disuruh pulang ke daerah masing-masing yang justru berpotensi menularkan Covid-19 ke warga lainnya.

"Kemarin ada lagi dari Arab Saudi. Jadi, pelajar dari Saudi ada 46. Kita itu khusus ke Jakarta untuk menjemput mereka. Kita isolasi di mes. Tapi, ternyata setelah kita rapid test ada tiga orang terkonfirmasi reaktif. Itu mohon maaf Mas Anies (Gubernur DKI Jakarta), terpaksa harus kita pilih ke Wisma Atlet," kata Nurdin.

Menurut dia, upaya memutus rantai penularan Covid-19 adalah konsistensi pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan disiplin. Ia meminta pemerintah pusat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus corona.

"Semua kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk memutus rantai penularan ini tentu harus didukung pemerintah pusat. Ini bisa kita lakukan dengan cepat memutus penularan Covid-19," kata Nurdin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika