REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan mendesak China untuk dengan tulus memulai dialog bersama masyarakat di Hong Kong, Jumat (22/5). Desakan ini muncul setelah Cina mengusulkan Undang-Undang (UU) keamanan nasional baru untuk bekas jajahan Inggris tersebut.
Taiwan juga akan makin bertekad untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasan dan menolak proposal "satu negara, dua sistem" China. Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Alex Huang, mengatakan proposal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan.
China menggunakan sistem "satu negara, dua sistem" yang dimaksudkan untuk menjamin tingkat otonomi untuk menjalankan Hong Kong, yang kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997 selepas dari Inggris. Sistem itu pun telah diterima oleh Makau.
China menganggap Taiwan sebagai salah satu wilayahnya yang membangkang. China menawarkan sistem yang sama. Hanya saja, Pemerintah Taiwan dan beberapa partai politik besar telah menolak tawaran tersebut. Sikap ini semakin tegas di bawah kepemimpinan Presiden Taiwan Tsai Ing Wen.