REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan pemantauan kepada BUMD DKI Jakarta, yakni PD Pasar Jaya sebagai salah satu penyedia dalam pengadaan barang dan jasa terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19. Anggaran bansos yang disalurkan melalui PD Pasar Jaya, yaitu senilai Rp 373 miliar.
"Hal ini dilakukan KPK sebagai tindak lanjut atas mitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam penyelenggaraan jaring pengaman sosial," ucap Kasatgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaikha melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5).
Hal tersebut disampaikannya saat video telekonferensi dengan tim perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin, dan perwakilan PD Dharma Jaya.
KPK melalui Koordinasi Pencegahan Wilayah III bersama-sama BPKP dan Inspektorat melakukan pendampingan dan pengawasan terkait empat titik rawan dalam proses refocusing dan realokasi anggaran, penyediaan barang dan jasa, penyaluran bansos serta pengelolaan bantuan yang masuk ke Pemda DKI Jakarta.
"Intinya untuk mempermudah post audit perlu deteksi titik rawannya sejak dini. Pola good corporate governance perusahaan harus diutamakan agar nanti dapat dipertanggungjawabkan," tutur Aida.
Sampai dengan 25 April 2020, PD Pasar Jaya telah mendistribusikan 100 persen dari target pengiriman bansos tahap I senilai total Rp 173,9 miliar. Tiap paket senilai Rp 149.500 terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, 2 buah sabun batang, 2 buah biskuit, 2 kaleng sarden, dan 2 buah masker kain.
Dalam proses pendistribusian, PD Pasar Jaya melibatkan satuan terkecil di masyarakat seperti karang taruna dengan mengalokasikan dana distribusi Rp13 ribu per-paket yang di antarkan langsung kepada penerima sehingga dari jumlah paket tahap I, yaitu 1.194.633 paket yang disalurkan kepada 2.687 RW menghabiskan dana distribusi senilai Rp 5,8 miliar.
"Pada tahap I, untuk mengejar waktu yang cukup singkat, PD Pasar Jaya bekerja sama dengan tujuh peretail swasta dengan pembagian jumlah paket sesuai kemampuan pengemasan pihak retail," ujar Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin.
Namun, kata Arief, pada tahap II, yaitu 14 sampai 22 Mei 2020 dengan total 1.147.532 paket, PD Pasar Jaya mengelola sendiri ketersediaan barangnya dan hanya ada perbantuan terkait pengemasan.
"Sampai dengan 21 Mei 2020, total paket bansos tahap II terdistribusi sebanyak 550.436 tersebar di 1.219 RW," tuturnya.
Selain bansos berupa bahan makanan, sesuai Keputusan Gubernur No. 435 Tahun 2020, Pemda DKI juga akan mendistribusikan 20 juta masker kain untuk seluruh penduduk Jakarta melalui PD Pasar Jaya.
Sampai dengan 21 Mei 2020 sudah terdistribusi sebanyak 18,4 juta masker kain tersebar di 210 kelurahan. Adapun target penyelesaian distribusi masker tersebut sampai dengan 23 Mei 2020.
Sementara Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi memastikan pihaknya terus mengawal penyaluran bansos oleh PD Pasar Jaya untuk mencegah potensi risiko dan memastikan total 1.194.633 paket bansos tahap pertama telah tersalurkan ke 1.700 RW dan 32.000 RT.
"Proses rekonsiliasi barang yang disalurkan ke masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Distribusi bansos diharapkan tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Hanya ada sedikit kendala yaitu terkait keterlambatan proses produksi barang dan kebijakan WFH," kata dia.
Sebelumnya, pada Rabu (20/5) KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No. 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 bahwa bansos dilaksanakan untuk wilayah Jabodetabek dengan usulan penerima manfaat diperoleh dari DTKS dan usulan kepala daerah terkait.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sesditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Yadi Muchtar mengakui kendala yang paling sulit diatasi saat ini, yakni ditemukannya data ganda dengan bansos DKI.
Menurut dia, anggaran untuk bansos berbasis keluarga yang secara keseluruhan terhitung Rp3,42 triliun disalurkan pada 20 April, 4 Mei, 18 Mei, 1 Juni, 15 Juni, dan 29 Juni. Tahap I sudah tersalurkan 100 persen untuk wilayah DKI Jakarta dengan realisasi penerima bansos sembako sebanyak 955.321 KK sesuai target.
"Tahap II targetnya sebanyak 1,45 juta KK se-Jabodetabek akan menerima bantuan berupa beras bulog premium 25 kilogram dan tahap III ditargetkan sebanyak 1.734.182 KK se-Jabodetabek, di luar Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu yang akan menerima bantuan sembako. Sedangkan untuk Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu akan dikelola Pemprov DKI Jakarta," kata Yadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika