REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong realisasi investasi di dalam negeri. Terutama investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja atau sektor padat karya. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, saat ini sektor yang pertumbuhan investasinya cukup besar yaitu industri logam dasar. "Hal ini sebagai efek impelementasi kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah atas logam mentah seperti nikel," kata Shinta melalui siaran pers yang dikirim Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Kamis, (4/6).

Sektor itu, kata dia, memang besar peningkatannya. Khususnya pada kategori investasi Penanaman Modal Asing (PMA) industri manufaktur. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso menyebutkan, salah satu investasi yang terealisasi pada awal 2020, yaitu pabrik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), yang meliputi pabrik Butene-1 dan Methyl Tert-Butyl Ether (B1-MTBE). Pabrik tersebut mampu memproduksi Butene-1 hingga 43 ribu ton per tahun dan Metil Tert-Butil Ether (MTBE) dengan kapasitas 127 ribu ton per tahun.

Kemenperin mencatat, selama periode 2015 sampai 2019, total nilai penanaman modal asing (PMA) dari sektor industri manufaktur sebesar 61,5 miliar dolar AS. Sedangkan, kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 451,3 triliun.

Selama lima tahun terakhir tersebut, sektor yang memberikan sumbangsih terbesar pada PMA yaitu industri logam dasar yang telah mengguyurkan dananya hingga 12,8 miliar dolar AS. Selanjutnya diikuti industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 9 miliar dolar AS, serta industri makanan dan minuman menyentuh angka sebesar 8 miliar dolar AS.  

Sementara, sektor dengan investasi PMDN tertinggi pada periode sama berturut-turut yakni industri makanan dan minuman sebesar Rp 158,3 triliun. Disusul industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia mencapai Rp 55,5 triliun, serta industri barang galian bukan logam menembus hingga Rp 51,6 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika