REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu sebelas pemimpin pemukiman yang tidak menentang rencana pencaplokan bagian-bagian Tepi Barat. Menurut sumber yang hadir dalam pertemuan itu, Netanyahu mengatakan ada kemungkinan lebih sedikit wilayah yang akan dianeksasi daripada yang direncanakan sebelumnya.
Seperti dikutip Haaretz pada Senin (8/6), Israel belum menerima lampu hijau untuk menganeksasi Tepi Barat. Pembicara Knesset Yariv Levin, yang juga menghadiri pertemuan itu, mengatakan, proses aneksasi diharapkan tuntas dalam beberapa pekan.
Sementara itu Netanyahu juga mengungkapkan rencana membentuk entitas Palestina yang independen. Namun, ia tidak menyebutnya sebagai negara. Netanyahu juga menekankan kepada para pemukim, sangat penting mempercepat inisiatif sebelum pemilihan presiden AS.
Seperti diketahui Presiden AS Donald Trump selalu mendukung kebijakan-kebijakan kontroversial Netanyahu, termasuk mengakui Yerusalem bagian dari Israel.
Kepala dewan Efrat di blok permukiman Gush Etzion, Oded Revivi mengatakan, perdana menteri adalah teman dari pemukiman. Menurutnya, rencana aneksasi itu akan mencapai banyak hal. Bahkan dia sendiri tidak bisa memimpikannya.
Dia menerima dukungan dari kepala dewan Oranit, sebuah kota di Jalur Hijau timur laut Tel Aviv, Nir Bartal. Kepala dewan itu mengatakan, keduanya telah mengklarifikasi rincian penting dari rencana tersebut.
Sebaliknya, kepala dewan Karnei Shomron Igal Lahav mengatakan, pihaknya harus terlebih dahulu memahami tentang rencana aneksasi tersebut. Setelah itu baru kemudian menyatakan pendapat.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh dua pemimpin dewan ultra-Ortodoks yakni Eliyahu Gafni dari Emanuel dan Yaakov Gutterman dari Modi'in Illit. Para pemimpin pemukiman menentang penerapan bagian-bagian dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Mereka tidak setuju dengan niat untuk mengubah 15 pemukiman menjadi kantong-kantong, sebagaimana ditentukan oleh peta oleh Gedung Putih.
Mereka juga dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina dan pembekuan konstruksi di luar blok yang dijadwalkan untuk aneksasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika